Jakarta, Oerban.com – Politikus PKS Mardani Ali Sera mengomentari soal rencana perekrutan 1 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang akan dimulai dalam waktu dekat untuk tujuan menuntaskan masalah guru honorer.
Mardani mengatakan jika permasalahannya tidak semudah yang dibayangkan. Karena akan banyak yang pensiun tapi sedikit yang direkrut, sehingga akan menimbulkan bom waktu. Menurutnya, Hal itu merupakan dampak dari belum adanya grand design pemerintah tentang guru.
Jika melihat data dari Dirjen GTK Kemendikbud, Indonesia kekurangan hampir 1,3 juta guru sampai 2024 di sekolah negeri. Jadi saat ini, komposisinya secara garis besar 60 persen guru PNS, 40 persen guru honorer di sekolah negeri yang mengajar. Artinya negara ini punya hutang besar terhadap guru-guru honorer.
“Ketika solusinya adalah P3K, ini bukan solusi jangka panjang karena sifatnya kontrak maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun. Bagaimana setelah habis kontrak? Sedangkan kita memerlukan 1,3 juta sampai tahun 2024. Terlebih saat ini rekruitmennya tidak sampai 1 juta,” Jelas Mardani di akun twitternya pada Selasa (16/3).
Di awal bulan Maret nanti, akan ada 560.000 an usulan formasi guru P3K dari Pemda, namun sekarang menjadi 513.393. Semakin berkurang, sejumlah daerah pun juga tidak mengusulkan guru olahraga, bahasa daerah dan agama.
Melihat hal ini, Mardani menegaskan jika P3K bukanlah solusi jangka panjang, saat ini pun daerah banyak yang berprinsip lebih baik mengusulkan PNS ketimbang P3K karena jelas secara hitung-hitungan maupun kalkulasi APBD. Belum lagi ada kekhawatiran dari Pemda terkait anggaran untuk P3K yang dibebankan kepada mereka.
“Imbas banyaknya ‘pemahaman’ terkait jaminan anggaran tersebut. Ada daerah yang paham jaminan anggaran hanya untuk 2 tahun, sedangkan ada juga yang menganggap jaminan anggaran hanya untuk gaji pokok beserta tunjangan profesi guru P3K. Sementara tunjangan kinerja tetap Pemda yang menanggungnya,” Ujarnya.
Oleh sebab itu, Mardani meminta adanya komitmen dari pemerintah pusat mengenai anggaran untuk guru P3K. baiknya dibuat secara tertulis dengan rincian komponen apa saja yang akan ditanggung pemerintah.
“Memang ada kebijakan afirmasi, tapi belum mencerminkan keadilan untuk guru honorer yang telah lama mengabdi. Mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi mestinya mendapatkan poin tinggi, lalu yang sudah memiliki sertifikat pendidik tidak harus melakukan tes lagi,” Terangnya.
Terakhir, Mardani menyebutkan jika saat ini tinggal menunggu kemauan politik dari pemerintah untuk menuntaskannya.
“Peran guru sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, jangan sampai membuat profesi guru menjadi kurang dipandang, karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karir,” Tegasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
