Jakarta, Oerban.com – Hasil kesimpulan Rapat antara Komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementerian Pertanian memutuskan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp.2,2 Triliun di 288 Kabupaten/Kota; dan DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp.200 Miliar di 510 Kabupaten/Kota.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta agar besaran DAK yang akan disebar ke seluruh daerah di Indonesia memberikan dampak signifikan pada kemajuan daerah sentra-sentra pertanian.
“Komisi IV sudah menerima penjelasan pagu DAK kementan sebesar 2,4 Triliun. Saya berharap ada kemajuan signifikan pertaniannya dengan menghasilkan produksi pertanian pangan untuk berkontribusi ketersediaan pangan nasional pada daerah-daerah yang menerima DAK bidang pertanian ini. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian harus menguat d setiap daerah penerima DAK”, kata Akmal seperti dilansir laman Fraksi PKS, Sabtu (11/9/2021).
Politisi PKS ini sebenarnya masih kurang puas dengan pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKAKL tahun 2022 sebesar 14.451.749.428.000 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
“Anggaran Kementan ini seolah balik mundur kebelakang sejauh 10 hingga 15 tahun. Negara mesti memperhatikan secara serius portofolio anggaran negara pada besaran alokasi bidang pertanian pangan. Karena potensi Alam kita ini, perlu dioptimalkan agar bangsa ini berwibawa di hadapan bangsa lain pada persoalan pangan”, tuturnya.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga meminta segera agar pihak kementerian merevisi alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I Kementerian Pertanian yang dinilai masih terlalu besar sesuai kritik seluruh anggota Komisi IV.
“Anggaran Kementan yang belum optimal ini meski akan terjadi banyak kekurangan di berbagai daerah, tapi telah terbukti menjadi bidang yang sangat tahan terhadap ujian persoalan bangsa. Kami harap DAK yang ada tidak ada penyelewengan sehingga tersalurkan secara baik, optimal, efektif dan efisien”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
