email : [email protected]

24.5 C
Jambi City
Thursday, November 14, 2024
- Advertisement -

Mata Pencaharian Masyarakat, Rocky Candra Minta Dirjen Minerba Bijak Hadapi PETI di Jambi

Populer

Jakarta, Oerban.com – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Jambi, Rocky Candra, meminta Kementerian ESDM RI mencari jalan keluar terhadap persoalan maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi. Di satu sisi PETI memang terus menelan korban jiwa dan membuat kerusakan lingkungan. Namun, di sisi lain masyarakat Provinsi Jambi banyak bergantung secara ekonomi melalui aktivitas PETI.

Hal itu sampaikan Rocky Candra pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

“Saya minta kepada Pak Dirjen Minerba untuk bisa mencari jalan keluar untuk ini. Karena ini juga terkait dengan mata pencaharian masyarakat di sana,” kata Rocky.

Baca juga  Jambi Darurat PETI, Mahkamah Agung Harus Turun ke Jambi dan Usut Tuntas Mafia di Balik Aktivitas Ini

Rocky Candra mendorong agar Dirjen Minerba tidak mudah mengedepankan pendekatan hukum berupa pemberian sanksi dalam menghadapi masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Minerba Pasal 158. Sebab, PETI merupakan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian masyarakat di Jambi.

Sekjend PP TIDAR itu pun meminta agar Dirjen Minerba dapat turun langsung ke Jambi menyaksikan langsung persoalan masyarakat penambang agar dapat memberikan solusi yang bijak dengan tidak menghilangkan mata pencaharian mereka.

“Apakah dibuat izin pertambangan rakyat, melalui koperasi, atau bagaimana, saya minta Pak Dirjen Minerba juga bisa turun ke Jambi, bisa mencarikan jalan keluar untuk masyarakat di Provinsi Jambi terkait dengan PETI ini,” kata Rocky.

Baca juga  Anggota DPR Minta Pemerintah Tarik Pelajaran dari Krisis Energi yang Terjadi di Inggris

Selain agar Kementerian ESDM RI peduli terhadap nasib masyarakat penambang di Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2019-2024 itu juga menyoroti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diberikan secara berlebihan kepada perusahaan besar dalam menambang batu bara di Provinsi Jambi.

Hal ini berdampak pada meningkatnya aktivitas mobil truk yang membawa batu bara di jalan nasional di Provinsi Jambi. Pasalnya, infrastruktur di Provinsi Jambi masih belum memadai untuk truk batu bara.

Rocky pun meminta Dirjen Minerba agar pembuatan RKAB harusnya menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur di Provinsi Jambi. Jika terus dibiarkan, hal ini sangat mengganggu aktivitas berkendara masyarakat.

“Itu terjadi kepadatan di sana, Pak. Kalau sudah padat di sana, mobil ambulans dalam keadaan darurat itu nggak bisa lewat, mobil sayur yang mau menggunakan jalan nggak bisa lewat, terjadi kemacetan dan crowded di sana,” kata Rocky.(*)

Baca juga  Aleg PKS Sebut Penghapusan Limbah Batu Bara Langgar Konstitusi

Editor: Ainun Afifah

- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru