Oleh: Zet Haryanto S.H.M.H. – Jambi Perda Riset & Edukasi (JAPRI)
Oerban.com – Sebagai bahagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan demokrasi, Jambi menjadi salah satu Provinsi dari banyak tempat yang menggelar event kontestasi dalam rangka mencari dan menentukan Kepala Daerah (Gubernur) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan nanti.
Sebagai penganut paham demokrasi, kebebasan partisipasi politik seluas luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan salah satunya dengan menentukan pemimpin melalui pemilihan umum yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah satu harapan yang dicita-citakan sebagai harapan kita.
Tahapan kampanye yang sedang berlangsung saat ini seharusnya menjadi ajang untuk menggugah suatu masalah dengan cara menyampaikan gagasan atau pesan yang dikampanyekan sehingga, menjadi penarik bagi masyarakat untuk menyukai, peduli dan simpati terhadap apa yang dikampanyekan oleh kandidat sekaligus juga sebagai pemantik partisipasi yang melunturkan stigma dan sikap apatis oleh para pemilih.
Visi Misi, sejatinya adalah hal yang baik dan menarik. tidak hanya slogan tetapi bisa diresapi dan dipahami sebagai kesatuan cita-cita utuh yang diharapkan sekaligus proses pembelajaran dan evaluasi pemilih untuk memilih yaitu sebagai tonggak arah pembangunan yang akan maupun sudah dilakukan selama periodisasi kepemimpinan di daerah.
Narasi kebencian apalagi sikap arogan serta intimadasi pendukung apalagi oleh peserta kontestan, baik dalam bentuk hoaxs maupun sebagai fakta dalam rangka strategi pemenangan kontestasi, tentu bukan panutan. Dia bukan saja musuh kita semua tapi sekaligus musuh negara karna potensi memicu pecah belah kesatuan bangsa pada akhirnya. Cukuplah saja banyak catatan kelam yang tertinggal pernah ada disetiap penyelenggaraan Pemilukada yang menyisakan banyak permasalahan antara lain ketidakstabilan pemerintahan di daerah yang meliputi politik transaksional, ketidaknetralan penyelenggara, ketidanetralan birokrasi, raja-raja kecil didaerah, tekanan terhadap penyelenggara negara dan lain hal sebagainya.
Sejak awal diperkenalkan pada era tahun 1990, konsep Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi parameter untuk menggolongkan apakah suatu negara terklasifikasikan sebagai negara maju, berkembang atau terbelakang yang tentu hal ini terafiliasi dengan kondisi yang ada dipemerintahan daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam bingkai bernegara. Keberhasilan akses terhadap hasil pembangunan oleh masyarakat yang dilakukan pemerintah, hal ini juga sebagai indikator ukuran kinerja pemerintah sekaligus digunakan sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah pada konsep desentralisasi.
Bidang pendidikan sebagai salah satu dimensi dasar dalam pembangunan manusia tentu menjadi hal yang mutlak menjadi perhatian. Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya walaupun dalam konteks sempit dalam pemahamannya yaitu, sekolah sebagai tempat melakukan proses pembelajaran dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan memiliki pemahaman tentang sesuatu yang membuat sikap kritis dan kreatiif serta inovatif dialam demokrasi. Bukan tanpa alasan, Pendidikan adalah investasi paling berharga yang yang wajib dilakukan oleh tiap daerah, karena dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggali dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam daerah yang tersedia sebagai karunia tuhan yang maha esa.
Dalam perhelatan kontestasi pilkada tingkat provinsi tahun 2024 ini, ada dua (dua) pasang kandidat yang maju berkontestasi sebagai pilihan masyarakat Provinsi Jambi. Dengan pengalaman memimpin ditingkat daerah masing-masing include dengan potensi, kendala tantangan yang tentu berbeda pula, kedua pasangan tersebut idealnya adalah calon pemimpin terbaik yang jambi miliki sekarang ini. Kiranya disamping rekam jejak yang melekat pada para kandidat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dicapai khususnya bidang pendidikan, merupakan salah satu alat ukur paling objektif dan menjadi pertimbangan utama untuk pemilih menentukan arah pembangunan jambi lima tahun kedepan, tentu disamping faktor subjektif lainnya yang menjadi alasan memilih.
Hal fundamental lainnya adalah, Dengan majemuknya suku bangsa dan etnis yang ada di jambi, juga mencegah potensi gesekan diera kontestasi, kiranya bukanlah hal yang berlebihan jika calon pemimpin daerah Jambi kedepannya lebih berempati untuk menjadikan gerakan literasi tidak hanya sebagai bahagian budaya, akan tetapi juga mendapat tempat dan jaminan berupa payung hukum yang temaktub dalam visi misi jambi kedepannya nanti.
Sesuai hakikatnya Peraturan Daerah yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas dan kebutuhan masing-masing daerah, sebagai sarana penampung kondisi khusus didaerah Karna dengan membaca dan menulis (literasi) dapat mengoptimalkan serta melatih kinerja otak yang ilmiah memperluas wawasan juga mendapatkan informasi yang benar sebagai upaya meningkatkan taraf pendidikan di Provinsi Jambi. Hingga upaya mendorong terwujudnya pemimpin berkualitas yang lahir dari pemilih cerdas, bukanlah sekedar angan dan mimpi yang membasahi alam pikir masyarakat jambi bagai halusinasi.
