Oerban.com — “Menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan,” Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam pidato penetapan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, pada Jum’at (21/4/2023).
Meski tidak semuanya, namun kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung buruk dalam menafsirkan diksi “petugas partai”. Terlebih situasi politik belakangan berada di titik nadir dalam kategori kepercayaan. Hal ini diperkuat dengan hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang dirilis oleh LSI pada Minggu (9/4/2023) lalu. LSI mengungkapkan jika partai politik (Parpol) dan DPR merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah.
Jika dilihat lebih dalam lagi, setidaknya ada 2 hal yang menjadi sensitivitas ketidakpercayaan publik terhadap Parpol dan DPR. Pertama adalah persoalan korupsi, di mana rata-rata pejabat yang tersandung kasus korupsi selalu dikaitkan dengan latar belakang parpol, bahkan hampir semuanya merupakan kader. Alhasil, timbul sebuah stigma negatif mengenai parpol dan korupsi.
Kedua, DPR sebagai lembaga yang seharusnya netral kini mulai terang-terangan menunjukkan ketidakberpihakan pada rakyat. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Pacul yang juga merupakan kader PDIP menyebut jika ingin mengesahkan UU Perampasan Aset harus bicara dulu pada para ketum partai, tentu saja hal tersebut sangat tidak mencerminkan anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen. Selain itu, pernyataan tersebut sangat melukai dan menjatuhkan martabat DPR, di mana selama ini yang masyarakat ketahui, lembaga tersebut adalah yang paling berwenang untuk membuat dan mengesahkan UU dengan atau tanpa persetujuan pihak luar.
Kontroversial yang dibawa oleh Bambang Pacul memang bukan hal baru. Sebenarnya realita lapangan mengenai kontrol partai terhadap anggota DPR telah ada sejak lama, salah satu contohnya adalah kasus perseteruan antara Fahri Hamzah dan PKS. Kala itu, PKS memaksa Fahri Hamzah untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI, namun, bukannya patuh, Fahri justru balik melawan. Hingga pada akhirnya PKS memecat Fahri karena dianggap tidak sejalan dengan arahan partai.
Kasus perseteruan Fahri dan PKS adalah sedikit bukti dari bentuk absolutisme partai politik di Indonesia. Sikap tegas Fahri Hamzah patut untuk diapresiasi, keberanian untuk berpijak pada kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama para pejabat publik.
Menerka Loyalitas Ganjar, Dilematis Kepentingan Parpol
Ganjar Pranowo saat diwawancarai oleh Najwa Shihab menyampaikan, dirinya sangat nyaman dengan istilah “petugas partai” yang disematkan oleh Megawati. Hal itu lantaran setiap orang jika mengisi pos-pos jabatan wajib mendapat surat tugas atau persetujuan dari ketua umum partai lebih dulu, atau dalam istilah Ganjar adalah tanda tangan persetujuan.
Membedah apa yang dikatakan Gubernur Jateng tersebut, tampak jika Ganjar sebagai kader punya loyalitas yang sangat tinggi kepada PDIP. Tanpa pernyataan itu pun, loyalitas Ganjar tak perlu dipertanyakan lagi, kontroversial penolakan timnas sepak bola Israel juga menjadi bukti loyalitas Ganjar pada partai.
Dalam perjalanannya nanti, tentu banyak yang menjadi tantangan untuk Ganjar. Paling berat adalah memposisikan diri di antara partai dan rakyat. Ke depan, akan ada pada satu masa timbul dilematis dalam diri Ganjar, antara mengikuti instruksi partai atau menuruti apa yang menjadi keinginan rakyat.
Saat itu tiba, maka pertaruhannya adalah loyalitas pada partai atau kredibilitas pada rakyat. Sejauh ini, tak banyak para pemimpin yang berani untuk berjalan melawan arahan partai. Mungkin Ganjar, dengan istilah “petugas partai” yang telah tersemat, akan cenderung berjalan di bawah arahan partai.
Zuandanu Pramana, Pimpinan Redaksi Oerban.com
