Jakarta, Oerban.com – Lagi-lagi HAM menjadi catatan penting dalam pemerintahan presiden Jokowi, baik itu di periode pertama maupun kedua. Masih lekat dalam ingatan masyarakat, tentang betapa manisnya janji presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama kasus HAM berat di masa lampau.
Namun, janji-janji yang disampaikan oleh presiden Jokowi hanya mampu bertahan selama dua tahun awal periode pertama, sisanya tidak ada lagi pernyataan jokowi terkait janji tersebut. Bahkan hingga selesai periode pertama, tak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang dapat terselesaikan, baik secara yudisial maupun non yudisial.
Yang lebih mirisnya, ST Burhanudin (Jaksa Agung pilihan presiden Jokowi), menyatakan bahwa kasus semanggi 1 dan 2 bukanlah kasus pelanggaran HAM berat. Melihat pernyataan tersebut, Wakil Koordinator 1 Kontras, Feri Kusuma, mengatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat terselesaikan secara berkeadilan, hingga pada akhirnya beban sosial dan politik bangsa Indonesia akan tetap ada untuk seterusnya, hal tersebut disampaikan pada saat diskusi virtual bersama komnas HAM.
Melihat isu-isu yang dibangun pada pemerintahan periode kedua presiden jokowi, maka tendensinya lebih kepada pembangunan infrastruktur dan investasi saham, hal ini membuat isu pelanggaran HAM semakin tertutupi dan terabaikan. Ditambah lagi dengan kemungkinan hilangnya dokumen-dokumen kasus pelanggaran HAM, akibat kebakaran yang terjadi di gedung utama kejaksaan agung pada agustus yang lalu.
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi sorotan kontras, diantaranya adalah penggembosan suara-suara kritis, budaya kekerasan yang dilakukan aparat, pengabaian agenda-agenda penyelesain kasus pelanggaran HAM, pengangkatan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat, dan yang terbaru adalah survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, dengan hasil mayoritas responden takut dalam menyampaikan pendapatnya.
Demokrasi di zaman presiden Jokowi dapat dikatakan telah mengalami degradasi. Menurut Feri, penyempitan ruang demokrasi disebabkan karena presiden tidak mampu untuk memutus mata rantai Impunitas yang terjadi. “Kita harus bisa memastikan instrumen-instrumen hukum Hak Asasi Manusia, baik itu Undang-undang maupun peraturan internal dapat dijalankan dengan baik”. Ujar Feri.
Penulis: Zuandanu P
Editor: Renilda PY
