Jakarta, Oerban.com – Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN pada tahun anggaran 2023. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/7).
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan, Fraksi NasDem setuju PMN dengan harapan penguatan BUMN itu mulai terlihat pada akhir tahun 2023. Menurutnya, suntikan modal memang dibutuhkan karena ada sebagian entitas bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tetapi, PMN harus membawa perubahan dan penyehatan BUMN.
“Meski sebagian program penugasan, harapannya pada semester kedua tahun 2023 mulai terlihat. Bisa dari pengembangan usaha, targetnya tercapai, dan khusus perusahaan tertentu yang orientasinya bisnis, harus jelas benefit korporasinya,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Usulan PMN sebesar Rp73,26 triliun terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp3,44 triliun. Kementerian BUMN juga memiliki berbagai inisiatif aksi korporasi yang melibatkan partisipasi publik. Salah satu aksi korporasi yang dijadwalkan adalah Rights Issue (penerbitan saham baru) oleh PT Garuda Indonesia dan lima BUMN lainnya, yaitu PT Semen Indonesia Tbk, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Krakatau Steel Tbk.
Subardi menilai, perbaikan BUMN butuh dukungan sekaligus pengawasan. Penyehatan BUMN tidak boleh berhenti. Ia tidak ingin berbagai skandal seperti korupsi di maskapai Garuda Indonesia (Persero) terulang lagi. Sebelumnya, pada akhir bulan Juni lalu, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di Garuda yang merugikan negara hingga Rp8,8 triliun.
“Jangan sampai ada BUMN sakit nanti berobatnya ke APBN. Tetapi, kita melihat ada perbaikan demi perbaikan. Pak Erick terus melakukan holdingisasi dan restrukturisasi. Sekarang usulan PMN juga disetujui. Tentu harapannya ada peningkatan kontribusi kepada negara, baik berupa pajak ataupun deviden,” tegasnya.
Dengan mengemban misi penggerak pembangunan nasional, BUMN dituntut memiliki target program yang jelas serta mampu mengeksekusi rencana pembangunan di tengah gejolak ekonomi global.
Secara khusus, Legislator NasDem dari Dapil DIY itu mendukung strategi pembangunan ekonomi yang berpondasi pada pembangunan infrastruktur. Strategi tersebut sangat mengandalkan peran aktif BUMN. Sederet perusahaan BUMN sektor konstruksi seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, dan Hutama Karya sejauh ini performanya cukup bagus.
“Khususnya BUMN bidang konstruksi performanya bagus. PMN yang baru disetujui terbesar Rp30,56 triliun ada di Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Jadi meskipun tidak berorientasi untung, saya harap targetnya tidak meleset,” jelas Ketua DPW Partai NasDem DIY itu.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
