Oerban.com – Pajak merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang sangat penting. Dalam konteks ekonomi, pajak berperan dalam membiayai berbagai program pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Namun, meskipun pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan negara, seringkali pajak ini menjadi korban praktik korupsi yang merugikan perekonomian dan masyarakat.
Salah satu sisi negatif dari pajak yang sering dikorupsi adalah pemungutan yang tidak transparan. Ketika proses pemungutan pajak tidak dilakukan secara terbuka dan jujur, hal ini dapat menghasilkan berbagai masalah. Pejabat pajak yang korup dapat memanipulasi data atau mengenakan pajak yang tidak adil kepada wajib pajak tertentu, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar.
Baca juga: La Nyalla Desak Skandal Pajak Diusut Transparan dan Jangan Takut-takuti Rakyat
Selain itu, korupsi dalam pajak juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Ketika dana pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik ternyata disalahgunakan atau diarahkan ke rekening pribadi pejabat korup, maka hal ini akan mengganggu berbagai proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Contoh saja seperti yyang dilansir dari CNBC Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 pegawai pajak menjadi tersangka kasus suap, yakni Yulmanizar dan Febrian. Penetapan tersangka terhadap kedua orang ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji.
Dari berita di atas kita bisa simpulkan bahwasanya seorang pejabat yang disumpah di atas kitab suci sekalipun pada saat pelantikan masih melakukan hal yg tidak terpuji dan merugikan banyak orang. Bahkan dari 2004-2023 ada 1.351 kasus korupsi yg terjadi di Indonesia menurut CNBC Indonesia.
Selanjutnya, praktik korupsi dalam pajak juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika warga merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan secara adil dan transparan, ini dapat mengurangi dukungan terhadap pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memerangi korupsi dalam sistem pajak. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini meliputi peningkatan transparansi dalam pemungutan pajak, pelatihan dan pengawasan ketat terhadap pejabat pajak, serta penerapan hukuman yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam korupsi pajak. Hanya dengan langkah-langkah ini, negara dapat memastikan bahwa pajak dapat berfungsi dengan baik sebagai sumber pendapatan yang adil dan efisien untuk memajukan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.
Penulis: Muhammad Nur
