Baku, Oerban.com – Perancis kembali berulah dengan melakukan provokasi atas perjanjian damai antara Azerbaijan dengan Armenia yang difasilitasi oleh Rusia. Alih-alih mendinginkan suasana, Perancis justru mendesak pengakuan kemerdekaan Nagorno Karabakh. (26/11/2020)
Senat Perancis menyebut sebuah resolusi yang mendesak Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka. Menanggapi hal itu, pihak Azerbaijan menyatakan bahwa resolusi itu bias dan provokatif.
“Pertama-tama, kami ingin mencatat bahwa proposal resolusi tentang ‘Perlunya mengakui Republik Nagorno-Karabakh’ diadopsi oleh Senat Prancis yang diajukan oleh sekelompok senator pro-Armenia,” dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Azerbaijan pada Rabu malam.
Kementerian tersebut mengatakan orang-orang Armenia Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan, “Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi,” lanjut pihak kemenlu Azerbaijan.
Meskipun resolusi yang diadopsi oleh Senat tidak mengikat secara hukum, kementerian mengatakan, hal itu “menimbulkan keraguan pada netralitas” negara dengan peran mediasi.
“Itu juga merusak reputasi Prancis sebagai mediator yang adil dalam masyarakat Azerbaijan,” tambahnya.
“Alih-alih mengadopsi resolusi yang bias, keterlibatan Senat Prancis dalam kegiatan yang melayani perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan itu akan menanggapi kepentingan Prancis dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan di kawasan itu,” kementerian itu mendesak.
Sebelumnya pada Rabu, Senat Prancis mengadopsi resolusi yang menyerukan pengakuan atas apa yang disebut republik Nagorno-Karabakh.
Hubungan antara bekas republik Soviet Azerbaijan dan Armenia telah tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas, sebuah wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Terpisah, Menteri luar negeri Turki bertemu Sekjen NATO Jens Stoltenberg untuk membicarakan kondisi di Mediterania Timur, selain itu mereka juga berbicara tentang Nagorno Karabakh.
“Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg berbicara melalui telepon pada hari Kamis,” kata sumber diplomatik Turki.
Menurut sumber itu, kedua pemimpin membahas masalah Mediterania Timur, Nagorno-Karabakh, dan Afghanistan.
Turki secara konsisten menentang upaya Yunani untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki, melanggar kepentingan Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania.
Ankara juga mengatakan sumber energi di dekat pulau Siprus harus dibagi secara adil antara Republik Turki Siprus Utara (TRNC) dan pemerintahan Siprus Yunani di Siprus Selatan.
Ketegangan dilaut Mediterania Timur memanas pasca kapal ekplorasi Turki Oruc Reis melakukan uji eksplorasi sumber gas di dekat pulau Cyprus yang disengketakan.
Penulis : Tim Redaksi
