Oleh: Efandra Rahmat Hidayat*
Oerban.com – Perwujudan dari hak politik yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk Pilkada merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pilkada adalah sebuah keniscayaan yang mutlak harus diadakan dalam negara demokrasi. Hak politik baik dalam bentuk hak memilih maupun hak untuk dipilih salah satunya dapat diimplementasikan pada saat pelaksanaan Pilkada. Sehingga wajar pembicaraan mengenai Pilkada akhir-akhir ini menjadi sentral dibicarakan di tengah-tengah masyarakat.
Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Kerinci, antusiasme masyarakat dalam menyambut Pilkada begitu luar biasa. Saling silang pendapat mengenai sosok yang layak memimpin Kerinci kerap dijumpai di tengah masyarakat, khususnya di media sosial (medsos). Peran media saat ini menempati posisi teratas sebagai instrument menyalurkan opini mengenai persoalan politik yang sedang terjadi di Kabupaten Kerinci. Media juga menjadi sarana untuk menyatakan sikap dan dukungan terhadap tokoh tertentu yang katanya akan maju dalam kontestasi Pilkada mendatang.
Bahkan beberapa di antara anak muda juga terlihat sudah mulai terkesima dan memuji-muji tokoh tertentu. Namun demikian, melihat begitu banyaknya tokoh-tokoh yang mensosialisasikan diri sebagai calon Bupati Kerinci, menurut penulis terlalu dini untuk menyatakan sikap medukung salah satu tokoh itu, mengingat kondisi politik yang sangat dinamis dan serba tidak pasti ini.
Saat ini banyak sekali tokoh yang sudah mensosialisasikan bahkan mendaftarkan diri di beberapa partai guna mendapatkan rekomendasi sebagai persyaratan untuk menjadi calon Bupati Kerinci. Namun dalam kenyataannya belum ada satupun dari tokoh tersebut yang mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk berkontestasi dalam pemilihan Bupati Kerinci mendatang. Banyaknya tokoh yang muncul menghadirkan dinamika politik yang begitu alot sehingga sangat rumit untuk membaca peta politik Pilkada Kerinci 2024.
Beberapa tokoh saat ini yang terlihat mensosialisasikan dirinya yaitu Monadi, Darmadi, Deri Mulyadi, Boy Edwar, Tafyani Kasim, Ezi Kurniawan, Fadli Sudria. Dari sekian banyak tokoh yang muncul, mungkinkah semuanya dapat mencalonkan diri sebagai Bupati Kerinci? Meskipun tokoh tersebut memiliki banyak pendukung, namun secara kalkulasi politik tidak mungkin semuanya dapat menjadi calon Bupati. Dapat diliat dari beberapa nama di atas, ada diantaranya berasal dari partai yang sama dan tidak mungkin satu partai politik mengeluarkan dua rekomendasi calon kepala daerah, sehingga dapat dipastikan salah satunya akan tersingkirkan. Terdapat pula tokoh yang merupakan kader salah satu partai, namun belum kunjung mendapat rekomendasi langsung dari partainya. Selain itu, terdapat pula tokoh yang bukan merupakan kader dari partai politik, namun selalu membangun citra diri sebagai calon Bupati.
Berdasarkan Peraturan KPU, untuk menjadi calon kepala daerah memang tidak selalu harus diusung oleh partai politik, regulasi juga mengatur bahwa terdapat pula alternatif lain untuk mendaftar, yaitu melalui jalur independen. Namun dari sekian banyak tokoh tersebut tidak satupun yang mendaftarkan diri melalui jalur independen, sehingga satu-satunya cara yang tersisa yaitu dengan diusungkan oleh partai politik. Di sinilah peran penting dari partai politik, mengingat rekomendasi ini sangat mempengaruhi peluang tokoh-tokoh tersebut dalam Pilkada mendatang. Oleh karena itu, keputusan ini tidak bisa diambil dengan terburu-buru, namun keterlambatan keluarnya rekomendasi juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon maupun pendukungnya.
Dengan kondisi politik yang dinamis serta penuh ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa kader partai pasti akan mendapat rekomendasi. Begitu pula sebaliknya, tokoh yang bukan kader partai belum tentu pula tidak memperoleh rekomendasi dari partai. Maka hendaklah disadari oleh para pemilih, jangan terlalu dini menentukan pilihan atau menglorifikasi tokoh tertentu, karena bisa saja tokoh yang diharapkan itu malah gagal berlayar karena tidak mendapat rekomendasi partai politik.
*penulis merupakan mahasiswa Hukum UNJA.
