Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan bahwa secara kelembagaan DPR RI, khususnya Komisi VII, belum mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan pihak Pemerintah terkait dengan agenda kebijakan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM, Rabu, 24/8/2022, kemarin hanya membahas evaluasi laporan keuangan anggaran tahun 2021 dan progres anggaran tahun 2022.
Jadi, kata Mulyanto, hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
“Ada usulan memang dari beberapa Anggota, agar Komisi VII mengadakan Raker khusus untuk membahas persoalan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun ini masih sebatas usulan. Sehingga, sampai saat ini tidak ada satu kalimatpun dalam Kesimpulan Raker atau Catatan Rapat tentang persetujuan Komisi VII DPR RI terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi,” terang Wakil Ketua FPKS DPR RI itu, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Sabtu (27/8/2022).
“Raker khusus dengan pihak Pemerintah terkait agenda itu saja tidak ada. Jadi mana mungkin ada “persetujuan” terkait dengan hal tersebut. Jelas, ini tidak ada,” tegasnya.
Mulyanto menjelaskan Fraksi PKS sendiri dengan tegas menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. PKS lebih menyarankan, agar Pemerintah melaksanakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi kepada mereka yang benar-benar berhak.
Dari hasil simulasi Pertamina, pembatasan subsidi hanya untuk kendaraan roda dua, angkot dan angkutan sembako akan dapat menghemat anggaran subsidi sebesar 69 persen. Penghematan yang lumayan bagus.
Apalagi kalau langkah di atas dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi kebocoran BBM berubsidi baik berupa ekspor illegal ke negera tetangga, penimbunan, perembesan ke sektor pertambangan maupun sektor industri.
Menurut Mulyanto, strategi pembatasan dan pengawasan ini diperkirakan akan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi.
Yang ada dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Rabu 24/8 adalah mendesak Menteri ESDM untuk merealisasikan kesimpulan Raker sebelumnya, yakni penambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2022, dimana untuk kuota solar menjadi 17 juta KL dan kuota Pertalite menjadi 28 juta KL, karena diperkiraan kuota BBM bersubsidi ini akan habis pada bulan Oktober 2022.
Untuk diketahui, kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
