Jakarta, Oerban.com – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengkritisi program pemerintah berupa perhutanan Sosial yang sudah berjalan sejak tahun 1995. Program perhutanan sosial ini kemudian dibuat target ulang pada tahun 2016 dengan angka 12,7 ha hingga tahun 2024.
Saat ini, imbuhnya, perhutanan sosial memiliki realisasi mencapai 4,7 juta hektar dari total 12,7 juta hektar dengan durasi hingga tahun 2024.
“Saya berpendapat bahwa program perhutanan Sosial ini berjalan terlalu lambat karena durasi yang terlalu panjang hingga 2024. Seharusnya pemerintah untuk menjalankan program perhutanan sosial terutama di luar jawa, dapat di penuhi hingga tahun 2022. Ini semua perlu keseriusan, sehingga program-program berikutnya yang tidak kalah strategis dapat segera dijalankan”, kata Akmal seperti dilansir laman Fraksi PKS Sabtu (12/6).
Akmal sangat menyayangkan, melihat kinerja yang relatif santai sehingga pemerintah pun melalui perkataan presiden RI, akhirnya berpikir negara masih memiliki sisa yang cukup banyak waktu untuk bisa menyelesaikan dalam 3 tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta hektar lebih area perhutanan sosial.
Politisi PKS ini juga menyampaikan pendapat, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai amanat PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, jangan memfokuskan lahan di pulau jawa terutama lahan perhutani. Menurutnya, potensi konflik pelaksanaan program di pulau jawa relatif tinggi.
Pelaksanaan program perhutanan sosial di Pulau Jawa relatif memberikan harapan yang tinggi pencapaiannya dengan berbagai dampak yang baik bagi banyak pihak.
“Saya mendorong percepatan realisasi perhutanan sosial ini dengan harapan ada kontribusi signifikan program ini dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, jangan sampai ada penumpang gelap yang memboncengi program perhutanan sosial sehingga perencanaan dan kinerja semua pihak baik DPR maupun pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien”, tutur Akmal.
Meski Akmal sangat mendorong percepatan realisasi perhutanan Sosial, ia juga meminta memperkuat aspek kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Aturan perizinan menjadi persetujuan sebenarnya semakin memudahkan pelaksanaan program perhutanan Sosial.
Berkaitan dengan upaya mengentaskan kemiskinan dari program perhutanan sosial, Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mencatat angka kemiskinan Indonesia saat ini justru meningkat menjadi lebih dari 10 % populasi, artinya hampir 30 juta orang berada dalam kemiskinan ekstrem. Itupun angka yang berasal dari baseline Presiden RI.
Ia menambahkan, angka kemiskinan kita mesti akurat sehingga upaya penanggulangannya terukur dan tertata. Sehingga semua upaya program dari manapun itu berasal termasuk dari kementerian dapat di hitung akurat dengan bukti nyata di lapangan.
“Saya meminta, KLHK untuk mempunyai indikator yang jelas dalam mengukur angka kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sebagaimana halnya pada sektor pertanian yang memiliki angka NTP dan sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai NTN, sebagai parameter kesejahteraan”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
