Jakarta, Oerban.com – Politsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyatakan dukungannya terhadap sikap Presiden Jokowi yang pasti akan melakukan cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Djarot, cawe-cawe yang hendak dilakukan oleh Jokowi merupakan bagian dari tanggung jawab presiden agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan Luber dan Jurdil.
“Cawe-cawe dari pak Jokowi justru kami dorong dan kami dukung, termasuk juga cawe-cawe beliau untuk berpihak kepada rakyat,” ucapnya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (1/6/2023).
Kendati begitu, Djarot mamastikan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi TNI, Polri dan juga penyelenggara Pemilu untuk berpihak.
“Saya pastikan pak Jokowi tidak punya DNA atau pengalaman untuk mengintervensi pelaksanaan Pemilu,” ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran Anies Baswedan terhadap pernyataan sikap Jokowi yang akan terus cawe-cawe, Saiful menegaskan jika hal tersebut tidak akan terjadi.
Sementara itu, mantan Wakil Menkumham RI, Prof. Denny Indrayana mengingatkan kembali soal kasus yang menimpa Partai Demokrat.
Denny menyebut, dalam kasus tersebut Moeldoko tidak bisa dipandang sebagai seorang pribadi, sebab saat itu ia sedang menjabat sebagai Kepala Staff Presiden (KSP).
“Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak tahu, (Moeldoko) ini kepala staff presiden, salah satu orang terdekat di istana. Pak Jokowi juga tidak bisa mengatakan beliau tidak setuju, kalau beliau tidak setuju ada staffnya mencopet, paling tidak beliau marah, normal pula kalau di-reshuffle,” jelas Denny.
Lebih lanjut, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara ini, sikap Jokowi yang tidak melakukan langkah apa-apa kala itu menunjukkan adanya persetujuan secara diam-diam.
“Nah ini tidak bisa juga dilepaskan dari kalau Demokrat bisa diambil alih Moeldoko, maka pencalonan Anies Baswedan bisa terganggu, itu yang saya lihat sebagai cawe-cawe,” jelasnya.
Denny memaparkan, mengganggu kedaulatan partai atau bahkan mengambil alih partai demokrat bukan lagi hanya soal pelanggaran etika, namun termasuk kejahatan yang dalam konteks hukum tata negara bisa menjadi pintu pemakzulan atau pemberhentian presiden.
Ia mencontohkan hal tersebut seperti apa yang pernah terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon.
“Di Amerika Serikat pada saat ada upaya menyadap kantor Partai Demokrat, dibobol kantor Partai Demokrat karena ingin dipasang alat sadap di masa kampanye, itu langsung memicu proses impeachment kepada Presiden Richard Nixon,” tutur Denny.
“Sebelum proses tersebut diselesaikan karena Richard Nixon tahu dia akan kalah, ia mengundurkan diri, itu karena akan menyadap,” tambah Denny.
Sementara itu di Indonesia, lanjut Denny, Presiden Jokowi melalui kepala staffnya mengambil alih Partai Demokrat demi untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan, hal itu tentu bukan hanya pelanggaran etika, namun adalah kejahatan yang harusnya dalam kondisi normal diberi sanksi pemberhentian dalam bentuk impeachment.
“Karena itu cawe-cawe yang semacam ini bukan hanya pelanggaran etika tapi dalam keadaan normal bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, ini menyebabkan Pilpres kita menjadi problematik jika dilihat dari prinsip jujur dan adil,” ucap Denny.
Terakhir, Denny mengingatkan agar Jokowi tidak melakukan cawe-cawe, sebab presiden tidak boleh menunjukkan keberpihakannya.
“Beliau itu harusnya menjadi wasit yang netral, sebagai pribadi beliau bisa punya preferensi. Tapi presiden dengan instrumen dan segala kekuasaannya tidak boleh disalahgunakan untuk memberikan preferensi kepada Prabowo atau Pranowo sembari memberikan resistensi kepada Anies Baswedan,” paparnya.
“Cawe-cawe ini menyebabkan presiden sudah mulai merusak prinsip bahwa presiden itu harusnya dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh kerja-kerja politik praktis, itu lah cawe-cawe yang harus kita lawan karena bertentangan dengan konstitusi,” tutup Denny Indrayana.
Editor: Ainun Afifah
