Jakarta, Oerban.com – Berbarengan dengan momen satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menerbitkan Kajian Kebijakan Tahun 2025 bertajuk “Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif: Perkembangan, Tantangan, dan Strategi Optimalisasi”, yang ditulis oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial TII.
Kajian ini menyoroti poin yang perlu ditindaklanjuti pemerintah terkini untuk melindungi kesehatan penerus bangsa, terutama remaja sebagai kelompok rentan yang selaras dengan tema HKN “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Natasya mengingatkan bahwa meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 telah memperkuat kerangka hukum bidang kesehatan reproduksi, regulasi ini masih berfokus pada layanan medis dan belum menjamin pewajiban pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi bagi seluruh remaja, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
“Perubahan pemerintahan membawa dinamika baru terhadap arah kebijakan kesehatan reproduksi. Sebelum tahun 2024, mandat untuk mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional dan memperluas akses melalui posyandu remaja berjalan cukup konsisten. Namun, pasca bulan Oktober 2024, saat dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian terhadap isu ini cenderung menurun karena bergesernya fokus pemerintah pada program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG)”, tegas Natasya.
“Kedua program prioritas tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan edukasi kesehatan reproduksi, khususnya terkait gizi, pencegahan anemia, pencegahan penyakit terkait kesehatan reproduksi, dan stunting,” ujar Natasya. Ia menambahkan bahwa integrasi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam “Family Planning 2030” (FP2030), yang menekankan pentingnya keterpaduan antara program gizi, kesehatan, dan reproduksi remaja.
“Substansi pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia pun masih berhati-hati dan cenderung normatif. Bahasa eksplisit mengenai proses kehamilan, pengenalan kontrasepsi, serta layanan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual masih dihindari karena tekanan sosial dan resistensi ideologis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi di kalangan remaja yang berakibat pada meningkatnya risiko perilaku seksual berisiko, hingga kerentanan remaja untuk terjebak dalam relasi tidak setara, kekerasan seksual, korban child grooming, dan pernikahan anak,” tambah Natasya.
Natasya menegaskan bahwa upaya mengarusutamakan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum kerap berbenturan dengan tumpang tindih kewenangan antar instansi. “Koordinasi antar kementerian masih lemah akibat tidak adanya lead sector yang jelas di isu kesehatan reproduksi. Hal ini membuat orkestrasi kebijakan tidak berjalan optimal,” ujarnya.
Ke depan, Natasya merekomendasikan agar pemerintah mengintegrasikan pendataan dan evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi dengan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Data ini dapat menjadi dasar untuk memetakan kesenjangan, wilayah paling rentan, serta menilai efektivitas kebijakan berbasis bukti.
“Momentum perilisan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa kepemilikan lintas sektor terhadap isu kesehatan reproduksi remaja. Jika diintegrasikan dengan baik, pendidikan kesehatan reproduksi dapat berjalan seimbang di tengah prioritas pemerintah lainnya dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” tutup Natasya.
Editor: Alfi Fadhila
 menerbitkan Kajian Kebijakan Tahun 2025 bertajuk “Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif){kind=link}