Jakarta, Oerban.com – Banyak masyarakat yang menganggap jika UU ITE sebagai penghambat demokrasi Indonesia saat ini, sebab kebebasan berpendapat menjadi sebuah ketakutan tersendiri karena adanya UU tersebut.
Ketakutan tersebut memang sesuai dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan, bahkan menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2020 tercatat ada 119 kasus dengan 141 orang dilaporkan karena diduga melanggar UU ITE, jumlah terbanyak dalam 6 tahun terakhir.
Dalam persoalan ini, Rocky Gerung menilai jika sebenarnya Ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) adalah penghambat demokrasi itu, saat ini besaran PT yang digunakan oleh Indonesia sebesar 20 persen.
“Undang-Undang ITE itu adanya di hilir (akhiran sungai) karena dia hanya menunggu kasus, padahal demokrasi itu dihambatnya di hulu (awalan sungai) melalui treshold,” Kata Rocky di kanal youtubenya pada Sabtu (20/2).
Karena menurut Rocky, selama masih ada PT, oposisi tidak dapat bekerja, sebab yang akan masuk ke dalam kompetisi hanya mereka yang telah deal dengan kekuasaan.
Dengan mudah ditebak, yang akan menjadi presiden nantinya hanya dari partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar, hal itu menyebabkan tidak adanya sirkulasi elite di dalam pemerintahan Indonesia.
“Itu yang menyebabkan air kotor dari hulu akan tiba di hilir, lalu dijaga oleh Undang-Undang ITE,” Jelas Rocky.
PT hanya bisa diubah melalui Revisi Undang-Undang Pemilu, namun sampai saat ini, wacana untuk Revisi UU Pemilu tersebut nampaknya akan terhambat karena persetujuan dari fraksi-fraksi partai di DPR RI.
