Kota Jambi, Oerban.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendiskusikan pandangan umum dari berbagai fraksi mengenai laporan kinerja pelaksanaan anggaran Gubernur Jambi tahun 2023 dan juga menyampaikan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 oleh Gubernur Jambi, Sabtu (30/3/2024).
Pinto Jayanegara, sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, memimpin rapat paripurna dengan didampingi oleh Faisal Riza dan Burhanudin Mahir, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi.
Selama rapat tersebut, perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum mengenai pengantar LKPJ Gubernur Jambi untuk tahun anggaran 2023. Hampir semua fraksi menekankan isu-isu terkait dengan pembangunan jangka panjang dan masalah terkait industri batu bara.
“Fraksi kami menyampaikan terkait dengan berapa jumlah tambang batu bara di Provinsi Jambi dan kami juga mendorong agar pemerintah dapat meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan jalur khusus batu bara,” ujar Abdul Khafid Moein, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Abdul Khafid Moein dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa banyak rekomendasi dan peraturan telah ditetapkan, namun dianggap stagnan tanpa tindakan pelaksanaan. Moein menyampaikan ini sebagai catatan dari pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
“Kami menilai bahwa banyak aturan atau regulasi yang dibuat namun terkesan lambat dalam mengimpelementasikan regulasi yang ada,” tambahnya.
Juru bicara fraksi Gerindra, Hakima juga menegaskan bahwa fraksinya mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk menghormati komitmen yang telah dibuat dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk angkutan batu bara.
“Fraksi kami mendorong Pemprov untuk terus menjalankan komitmen dan upaya percepatan pembentukan jalan khusus batu bara agar pertumbuhan ekonomi dan produksi batubara semakain meningkat,” paparnya.
Dari Fraksi Partai Golkar, Ivan Wirata menyoroti tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Di sisi lain, Fauzi Ansori dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah Provinsi Jambi dalam menekan angka inflasi.
Sementara itu, Hamdani, sebagai juru bicara fraksi PAN, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap harga bahan pokok, terutama menjelang perayaan Lebaran. Fraksi PAN menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap harga bahan pokok untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga yang memadai.
“Kami fraksi PKB pada kesempatan ini menyarankan kepada pemerintah provinsi Jambi agar semua pegawai di tempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing,” ungkapnya.
Dalam pandangan mereka terhadap pengantar LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2023, fraksi PPP-Berkarya, yang diwakili oleh juru bicara Rusdi, dan fraksi Nasdem-Hanura, yang diwakili oleh juru bicara Mashuri, mengingatkan pemerintah Provinsi Jambi mengenai proyek-proyek jangka panjang yang sedang berlangsung.
“Kami mengingat kepada pemerintah Provinsi Jambi terkait multiyears yang tinggal beberapa bulan lagi dan dua item yang paling signifkan yaitu islamic center dan stadion, kita meminta pengawasan PU di tingkatkan lagi terutama di finishing,” sebut Rusdi.
Setelah menyelesaikan agenda penyampaian pandangan dari setiap fraksi, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 oleh Gubernur Jambi, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.(*)
Editor: Ainun Afifah
