Bandung, Oerban.com – Pengurus Daerah (PD) KAMMI Kota Bandung menyoroti sejumlah isu nasional yang tengah terjadi saat ini. Mulai dari problem penunjukan Kepala Daerah hingga persiapan Pemilu 2024.
Menurut KAMMI Bandung, transparansi menjadi hal utama yang mesti diperbaiki, sehingga pihaknya dengan tegas mendorong adanya kejelasan aturan.
“Masalahnya adalah perihal transparansi dalam penunjukkan penjabat kepala daerah yang sampai saat ini belum ada kejelasan aturan, hanya didasarkan pada aturan yang dibuat oleh Kemendagri, sehingga membuka celah untuk melanggar asas keprofesionalitasan demi kepentingan politis semata menjelang Pemilu,” terang Ketua Umum KAMMI Bandung, Izussalam dalam keterangan tertulis yang diterima Oerban, Rabu (22/6/2022).
Dalam hal lain Izussalam atau yang akrab disapa Aam mengingatkan soal buruknya pelaksanaan pemilu 2019, di mana sekitar 894 petugas meninggal dan 5.175 lainnya mengalami sakit pada saat penyelenggaraan.
Semua hal tersebut, lanjut Aam, akibat dari pembagian kerja yang tidak proporsional, kesehatan dan keamanan penyelenggara kurang diperhatikan, serta beban kerja tidak diimbangi dengan pendapatan yang seimbang.
“Tentunya ini merupakan perhatian kita semua, mengingat pada tahun 2024 nanti Pemilu kembali diselenggarakan secara serentak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aam juga menyoroti soal maraknya kampanye pelegalan LGBT di Indonesia, baik secara langsung maupun diberbagai platform media sosial manapun.
Pemerintah menurut Aam seolah terlihat membiarkan kampanye LGBT ini. Padahal, tegasnya, jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Agama manapun, terlebih jika mengingat Indonesia mayoritas beragama islam.
Di samping itu, Aam juga mengatakan pemerintah belum mampu menangani kenaikan berbagai harga bahan pokok dengan baik.
“Kini muncul lagi problem baru yaitu maraknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, yang mengakibatkan naiknya harga produk turunan hewan ternak tersebut dan berimbas pula pada naiknya bahan pokok lainnya,” tutur Aam.
“Ini tentunya sangat menyengsarakan masyarakat kita, khususnya yang para peternak dan yang bergerak dibidang tersebut. Vaksinasi yang diharapkan bisa segera menangani wabah ini, rupanya sampai saat ini masih jauh dari keberhasilan, dimana ketersediaannya masih sangat kurang,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Aam menegaskan KAMMI Daerah Kota Bandung akan senantiasa mengawal isu-isu nasional tersebut, serta menolak segala bentuk peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat dan menciderai konstitusi.
Berbagai isu yang berkembang saat ini, kata Aam, mengindikasikan bahwa pemerintah tidak kompeten dalam mengelola negara sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita bangsa. Maka dengan ini KAMMI Daerah Kota Bandung mengambil sikap:
1. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Mendorong Pemerintah Pusat segera keluarkan peraturan penunjukan Pejabat Kepala Daerah.
2. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Mendorong Pemerintah Pusat menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.
3. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Bersama Menolak segala upaya pelegalan LGBT di Indonesia.
4. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Mendorong Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan vaksin guna tangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
