Bandung, Oerban.com – Pengurus Daerah (PD) KAMMI Kota Bandung menanggapi kebijakan naiknya berbagai harga BBM Non Subsidi, bahan-bahan pangan serta PPN. Selain itu menurut pihaknya, saat ini juga terjadi ketidakstabilan soal ketersediaan beberapa komoditi di pasar.
Belum lagi isu politik yang berhembus kencang tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden sampai 3 periode.
Hal tersebut menurut PD KAMMI Kota Bandung telah menciderai semangat Reformasi, sehingga dengan tegas pihaknya menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
“Kenaikan harga-harga yang tidak dibarengi dengan perbaikan di seluruh sektor ekomoni ini jelas hanya akan menyengsarakan rakyat dan meningkatkan tingkat kemiskinan,” ujar Ketua PD KAMMI Kota Bandung, Izzusalam dalam keterangan tertulis yang diterima Oerban, Selasa (5/4/2022).
Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu, lanjutnya, membuktikan ketidakcakapan rezim saat ini dalam mengelola negara yang sesuai dengan Amanah Konstitusi dan UUD 1945. Jika wacana ini terus disuarakan, hanya akan membuka ruang otoritarianisme dan menciderai semangat reformasi, terlebih jika terealisasi, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi.
“Sebab Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (fix term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” tegas Izzusalam.
“Terlebih konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penundaan Pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi,” lanjutnya mengakhiri.
Adapun berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini KAMMI Daerah Kota Bandung mengambil sikap :
1. Menolak kenaikan Harga BBM Pertamax serta mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM Pertalite.
2. Mendesak Pemerintah menjamin kestabilan & Ketersediaan bahan pangan.
3. Menolak kenaikan PPN 11%.
4. Menolak perpanjangan massa jabatan Presiden & Penundaan Pemilu.
5. KAMMI Daerah Kota Bandung juga mendesak Pemerintah & DPRD Jawa Barat untuk turut aktif menolak segala bentuk kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat serta menolak pula wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden yang tengah menjadi isu nasional saat ini.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
