Jakarta, Oerban.com – Menyoal pidato presiden Jokowi pada peringatan hari HAM 10 Desember 2020 yang lalu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk NGEGAS (Ngeritik Negara Bareng KontraS), hal ini disampaikan lewat akun twitternya @KontraS, pada Sabtu (12/12/2020).
Setidaknya ada 3 cuplikan pidato presiden yang menjadi fokus KontraS, yang pertama adalah pada saat presiden mengatakan, “kita mempunyai komitmen yang sama, bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, lebih tangguh, dan lebih maju,” Begitu bunyi cuplikan pidato yang ditayangkan KontraS di channel youtubenya, pada (12/12/2020).
Lebih lanjut, pada cuplikan pidato pertama, KontraS juga menyoroti tentang ucapan presiden yang mengatakan bahwa, “pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat,” Kata presiden Jokowi dalam pidatonya.
KontraS menanggapi cuplikan pidato tersebut dengan mengatakan, “bilangnya selalu berkomitmen untuk menuntaskan, tapi kenyataannya masih jauh panggang dari api,” Ucap KontraS.
Selain itu, KontraS juga mengingatkan tentang jaksa agung pilihan jokowi, ST Burhanuddin, yang mengatakan bahwa kasus semanggi 1 & 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat, dan akhirnya dinyatakan bersalah oleh PTUN Jakarta.
Dalam cuplikan pidato kedua yang diperlihatkan KontraS, presiden Jokowi berbicara mengenai bagaimana pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM.
Kali ini, KontraS menanggapinya dengan mengingatkan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara, “kita harus kritisi sebenarnya berapa sih uang yang dirampok dari dana bantuan sosial Covid itu,” kata Kontras.
Dan dalam cuplikan pidato yang terakhir, Jokowi berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, “pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM,” Jelas presiden Jokowi.
Kontras kembali menanggapi cuplikan pidato tersebut dengan mengatakan bahwa kejadian di lapangan sangat jauh berbeda, KontraS menyebutkan jika tidak ada pelibatan masyarakat asli daerah dalam pembangunan tersebut, seperti di Kodingaren Sulawesi dan Kinipan Kalimantan Tengah.
Terakhir, KontraS mengatakan jika demokrasi dan kebebasan berekspresi telah direpresi habis-habisan.
Penulis: Zuandanu P
Editor: Renilda PY
