Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyesalkan impor pangan yang telah menjadi pilihan utama bagi ketersediaan pangan dan pemenuhan konsumsi pangan strategis dalam negeri.
Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan impor pangan yang signifikan pada kuartal 1 tahun 2021 ini. Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah BUMN cluster pangan pada Hari Rabu (19/5) bertempat di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.
Politisi PKS ini mencontohkan adanya Impor gula yang terus meningkat dan sepertinya Pemerintah tidak punya spirit untuk swasembada gula.
“Data BPS menunjukkan impor gula meningkat signifikan sebanyak 1,93 juta ton atau naik drastis 42,96% dibanding tahun lalu, bahkan selama Maret 2021 tercatat impor gula sebanyak 711.535 ton”, ungkap Johan seperti dilansir website Fraksi PKS.
Saat ini menurut Johan, Pemenuhan kebutuhan gula nasional selalu dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi impor kepada pabrik gula yang memiliki izin usaha industry dan boleh dimasukkan ke Pelabuhan mana saja tanpa perlu izin dari pemerintah.
“Kebijakan ini terus mempermudah impor dan dampaknya tidak ada semangat untuk melakukan swasembada gula nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tuturnya.
Di samping itu, pada kuartal 1 Tahun 2021 ini ada impor 20.000 ton daging sapi dari Brazil serta impor garam sebanyak 379.910 ton atau naik 19,6% dibanding dengan kuartal 1 tahun 2020 lalu.
“Demikian juga dengan impor kedelai yang meningkat hingga 22,43% dan terjadi peningkatan pula pada impor jagung, bawang putih, serta adaya peningkatan realisasi impor garam pada Maret tahun 2021 ini terjadi peningkatan yang mencapai 275% dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini, mempertanyakan peran BUMN cluster pangan yang semestinya berusaha menekan impor dan mengupayakan peningkatan produksi di sektor pangan.
“Sejauh ini menurut saya belum ada penguatan industri pengolahan pangan di dalam negeri serta peningkatan produksi bahan baku agar tidak selalu bergantung dengan impor,” imbuhnya.
Lebih jauh, Johan meminta BUMN cluster pangan agar segera menata supply chain pangan supaya lebih terintegrasi dalam hal praproduksi, produksi, processing, retail dan penjualan.
“Saya melihat BUMN dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis harus memiliki paradigma ketersediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dalam bentuk swasembada pangan dan bukan semata-mata dipenuhi dari impor yang berdampak ketergantungan kepada negara lain dan merugikan petani,” ujar Johan.
Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini secara tegas meminta pemerintah agar berkomitmen menekan impor bahan pangan strategis dan melakukan penguatan BUMN cluster pangan serta menghentikan penugasan impor pangan yang berdampak merugikan petani dan nelayan kita.
“Saya selalu mendorong BUMN bidang pangan agar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dengan berbagai program pemberdayaan dan kemitraan yang jelas demi kemandirian pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
