Jakarta, Oerban.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan jika korupsi meningkat sebanyak 58% dalam 2 tahun terakhir, ini merupakan pendapat dari responden golongan pelaku usaha dan pemuka opini dalam hasil survei yang dirilis oleh LSI pada Minggu (7/1).
Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum dalam survei LSI pada November – awal Desember 2020 (46%) dan Desember 2020 (56%). Fenomena korupsi masih dinilai sebagai hal yang terus mewarnai semua kalangan masyarakat.
Survei terhadap fenomena korupsi di Indonesia berdasarkan opini dari para pelaku usaha ini dilakukan mulai dari 17 Desember 2020 – 7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini (opinion makers) pada 20 Desember 2020 – 25 Januari 2021.
Persepsi peningkatan korupsi yang didapat dari pelaku usaha itu seiring dengan toleransi terhadap suap atau gratifikasi yang cukup tinggi. Sekitar 23.4% menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu seperti uang, barang, hiburan, dan hadiah di luar persyaratan atau ketentuan.
Pandangan bahwa suap atau gratifikasi adalah hal yang wajar di kalangan pelaku usaha lebih rendah dibandingkan publik, terutama opini publik pada survei Desember 2020. Sedangkan di kalangan pemuka opini, pandangan ‘wajar’ ini paling rendah.
Sementara untuk kepuasan terhadap kinerja KPK menurut Pemuka Opini terbagi dua, 48% merasa puas dan 51,1% merasa tidak puas. Akan tetapi, mayoritas pemuka opini menilai KPK sangat baik atau baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Survei LSI ini melibatkan para pelaku usaha berdasarkan data sensus ekonomi BPS pada 2016, terdapat 1000 responden dengan 800 perusahaan dipilih secara acak, dan 200 responden lagi adalah sub populasi skala usaha-menengah-besar (UMB).
Sementara itu untuk pemuka opini melibatkan sebanyak 1.008 orang dari 36 kota di Indonesia. Responden dipilih karena dikenal sebagai intelektual, tokoh yang memiliki wawasan politik, hukum, atau ekonomi luas, mengikuti perkembangan politik nasional secara intensif, menjadi narasumber media massa, atau aktif terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, atau organisasi.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
