email : [email protected]

23.9 C
Jambi City
Saturday, November 23, 2024
- Advertisement -

Surya Paloh Sebut Elite Bangsa Perlu Supervisi Demokrasi

Populer

Jakarta, Oerban.com – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan bahwa demokrasi bukan alat agar Indonesia dipandang negara lain sebagai bangsa yang memiliki indeks demokrasi yang tinggi.

Penegasan itu disampaikannya dalam menanggapi kekhawatiran berbagai pihak terkait indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun.

“Demokrasi adalah alat untuk mengantarkan Indonesia mencapai tujuannya, bukan agar Indonesia dipandang negara lain sebagai bangsa dengan demokrasi yang tinggi,” tegas Surya dalam Dialog Kebangsaan pada Peringatan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, yang dilakukan secara virtual, Senin (23/8).

Menurut Surya, demokrasi saat ini tidak sesuai dengan nilai pluralisme bangsa yang justru menguatkan politik identitas dan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Bagi saya dan bagi NasDem, demokrasi bukanlah tujuan, tidak ada urusan dengan demokrasi. Sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita, demokrasi adalah suatu alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Surya menyebutkan bahwa demokrasi dapat diubah, diatur, dan ditempatkan secara lebih baik dalam implementasinya.

Menurutnya, jika demokrasi yang ada saat ini tidak disupervisi secara baik, maka akan lebih banyak menghasilkan mudharat.

“Para elite bangsa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih kokoh, kuat serta memahami bahwasanya arti kebebasan tidak hanya berhenti untuk membuat kebebasan, diperlukan guna melakukan supervisi demokrasi tersebut,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Surya Paloh, demokrasi justru menimbulkan kepincangan karena masyarakat yang mengelu-elukannya selalu menagih haknya, tetapi lupa dengan kewajibannya.

“Hal tersebut kemudian menimbulkan demokrasi liberal yang memiliki implikasi langsung kepada kehidupan berbangsa,” imbuhnya.

Kebebasan, lanjut Surya Paloh, bukanlah merupakan sesuatu yang absolut. Dalam pelaksanaannya, perlu tanggung jawab dan edukasi agar demokrasi menjadi alat yang dapat mengantarkan Indonesia mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Baca juga  Sri Mulyani Klaim Realisasi Pendapatan Negara 2021 Lampaui Target, Capai Rp2.003,1 Triliun

“Negeri ini masih memerlukan satu proses pengedukasian, proses pendidikan agar membangun kesadaran masyarakat kita bisa bangkit. Hingga timbulnya, paling tidak semakin mendekati keseimbangan antara hak-hak yang mereka miliki dengan kewajiban-kewajiban mereka sertakan,” ujar dia.

Selain itu, Surya Paloh mengatakan bahwa NasDem tengah berupaya mendorong adanya penyederhanaan partai politik yang ada saat ini.

Caranya, kata dia, dengan menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7% . Usulan itu pun dilontarkan sebelum Pemilu 2014 digelar.

“Ini untuk kepentingan nasional, dengan tujuh persen pun belum tentu NasDem masuk (parlemen),” jelasnya.

Surya Paloh melanjutkan, lebih bagus NasDem kalah dan tak masuk parlemen tetapi Indonesia lebih hebat. Menurutnya, penyederhanaan partai politik diperlukan seperti dulu ada tiga partai, multiparpol jadi selected parpol.

“Tetapi di era reformasi bukan menjadi dua tetapi jadi 100. Nah sekarang ketika di parlemen kita suarakan parliamentary threshold semata-mata untuk penyederhanaan partai politik. Kita tidak mau partai hanya kepentingan partai. Bagi NasDem bukan itu, NasDem untuk keinginan partai dan bangsa,” tukasnya.

Editor: Renilda Pratiwi Yolandini

- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru