Jakarta, Oerban.com – Politisi partai Gerindra Fadli zon menanggapi laporan mengenai turunnya indeks demokrasi Indonesia di tahun 2020, laporan tersebut dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU).
Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan skor 7,92 untuk pemilu dan pluralisme, 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, 6,11 partisipasi politik, 4,38 budaya politik, dan 5,59 untuk kebebasan sipil.
Berdasarkan skor-skor yang diberikan, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang di survei menjadi 4 kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.
“Jumlah skor yang diperoleh Indonesia di tahun 2020 ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir,” Kata Fadli dalam keterangan videonya pada Kamis (11/2).
“Dengan skor yang rendah itu, kita masih dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat, sekali lagi demokrasi cacat,” Tambahnya.
EIU mencatat sepanjang terjadinya pandemi Covid-19, indeks demokrasi dunia secara global memang mengalami penurunan, namun menurut Fadli, turunnya skor Indonesia ke posisi paling rendah bukanlah suatu hal yang pantas dimaklumi.
Fadli juga menyebutkan jika turunnya indeks demokrasi di tengah-tengah pandemi bisa menjadi hal yang buruk, sebab jika merujuk pada riset yang dibuat oleh Transparency International (TI), makin lemahnya demokrasi berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi.
Padahal korupsi sendiri bisa membuat keadaan atau dampak dari pandemi itu kian buruk, dan hal tersebut tampaknya sedang benar-benar terjadi di Indonesia, karena Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh sesuai dari laporan TI.
“Indonesia bahkan hanya mampu mencetak skor 37 poin, jauh dari rata-rata global yang mencapai 43 poin. Secara global, level pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini hanya setara dengan negara Gambia,” Ujar Fadli.
Fadli menilai jika turunnya indeks persepsi demokrasi dan anjloknya indeks persepsi korupsi secara bersamaan adalah sebuah kabar buruk, sebab kualitas demokrasi dan kemajuan pemberantasan korupsi menjadi penentu kapan sebuah negara bisa keluar dari pandemi dan memulihkan diri.
Sepanjang pandemi Covid-19 sendiri, Indonesia memang banyak disuguhi kasus-kasus korupsi seperti Jiwasraya, BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, Ekspor Benur, dan dana Bansos.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
