Jakarta, Oerban.com – Tewasnya 6 orang anggota laskar masih menyimpan berbagai macam misteri tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Narasi yang disampaikan masih belum mendapat kepastian yang kongkret, sebab kronologi yang disampaikan oleh Aparat dan FPI jelas bertolak belakang, seakan saling membela nama baik masing-masing.
Harus diakui jika penembakan semacam ini memang kerap kali terjadi dalam operasi aparat, namun biasanya hanya sebatas melumpuhkan perlawanan, tidak sampai kepada menghilangkan nyawa seseorang.
Kejadian semacam ini mengingatkan masyarakat akan trauma masa lalu, pada saat rezim orde baru masih berkuasa dengan konsep politik sentralistik, di mana pendekatan yang dilakukan tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan lebih mengarah kepada pendekatan yang bersifat militeristik.
Kejadian tewasnya anggota laskar ini menambah catatan buruk dalam pemerintahan presiden Jokowi, hal ini terlihat lebih miris sebab dunia sedang akan menyambut hari Anti Korupsi dan peringatan hari HAM.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut jika telah terjadi praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut. Dalam laporannya, KontraS mencatat jika dalam 3 bulan terakhir terdapat 29 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum, yang mengakibatkan sebanyak 34 orang tewas.
Tewasnya 6 orang anggota laskar juga membuat mantan ketua MPR RI Amien Rais angkat bicara, dirinya mengaku menangis dalam hati setelah mengetahui hal ini. Amien Rais juga dengan tegas mengatakan jika Rezim saat ini sudah mulai Dzolim.
“Sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap, belum lagi nyawa lenyap yang dulu ada di aceh, kemudian di papua dan lain-lain. Ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat dzolim,” Kata Amien Rais, seperti dikutip dalam video yang diunggah di channel youtube Amien Rais Official, pada Senin (7/12/2020).
Sementara itu, politikus partai Gerindra Fadli Zon dalam akun youtube pribadinya mendesak aparat untuk segera mengusut tuntas persoalan tersebut. “Peristiwa hari ini, 7 Desember 2020. Tiga hari menjelang hari Hak Asasi Manusia harus diselidiki, jangan sampai ini menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang brutal di tengah pandemi Covid-19,” Katanya pada Senin (7/12/2020).
Penulis: Zuandanu P
Editor: Renilda PY
