Jakarta, Oerban.com — Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), melalui Diskusi Publik The Indonesian Forum Seri 128 bertemakan “Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” menegaskan bahwa kelanjutan dan perluasan MBG pada lansia hingga penyandang disabilitas tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima, tetapi harus dibarengi dengan kejelasan mekanisme monitoring evaluasi yang partisipatif, penjaminan keamanan pangan, dan desentralisasi tata kelola program secara menyeluruh.
“Perbaikan kualitas dan mutu MBG harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan atau diperluas targetnya untuk menjamin keselamatan penerima serta dampak positif bagi sasaran yang paling membutuhkan. Masih terulangnya kasus keracunan bahkan yang dialami oleh ibu hamil dan menyusui menunjukkan implementasi SOP keamanan pangan dan sertifikasi kelayakan higiene dan sanitasi SPPG belum optimal”, tegas Natasya.
Ia menambahkan, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program yang sudah disahkan harus ditegakkan dan diimplementasikan secara partisipatif di tingkat daerah yang disertai kejelasan peran antar lembaga, inklusif, berorientasi pemberdayaan, dan pencegahan, bahkan sebelum kasus keracunan kembali terulang dan mengancam kesehatan sasaran.”
Natasya juga menekankan bahwa lemahnya evaluasi dampak MBG, minimnya umpan balik masyarakat dan pelibatan masyarakat daerah, distribusi yang belum berbasis risiko, serta belum terintegrasinya MBG dengan edukasi gizi menyebabkan efektivitas program sulit diukur dan berisiko menimbulkan pemborosan, termasuk food waste karena menu tidak sesuai preferensi dan kondisi kesehatan penerima.
Diskusi ini turut menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Galau D. Muhammad (Divisi Eksternal dan Advokasi Kebijakan MBG Watch) dan Irma Suryani (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa laporan masyarakat yang masuk menunjukkan beragam persoalan di lapangan, mulai dari menu yang tidak variatif, mekanisme pengadaan vendor yang masih top-down, hingga minimnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan.
“Tanpa transparansi, MBG berpotensi mendistorsi rantai pasok pangan lokal karena dapat memicu kenaikan harga pangan di daerah pelaksanaan, bahkan berkontribusi pada gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor pangan. Berbagai dampak ini perlu dipertimbangkan sebelum melanjutkan implementasi program MBG termasuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran,” jelas Galau.
“Anggaran MBG selama 12 hari setara dengan gaji sekitar 1,7 juta guru honorer per bulan. Ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar MBG tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga adil, efisien, dan berdampak,” tambah Galau.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menegaskan bahwa pengawasan lintas lembaga tengah diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di tahun 2026. “Komisi IX telah mendorong Badan Gizi Nasional untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM dengan memastikan SPPG yang belum mengantongi sertifikasi laik higiene sanitasi dan masih menggunakan bahwan pengawet, produk impor, serta makanan tinggi gula, garam, dan lemak untuk diberikan sanksi serta penangguhan operasi untuk evaluasi,” ujar Irma.
Di akhir diskusi, ketiga narasumber sepakat bahwa keberlanjutan MBG membutuhkan pembagian peran yang jelas di tingkat daerah, penegakan SOP secara konsisten, audit menyeluruh dan berkala yang dapat diakses publik, serta peningkatan kapasitas aktor lokal seperti SPPG, sekolah, kader kesehatan, dan masyarakat.
Pembagian makanan dalam skema MBG bukan satu-satunya solusi perbaikan gizi sasaran, sehingga kombinasi dengan intervensi lain di bidang pendidikan, ekonomi, serta integrasi dengan program gizi lainnya menjadi kunci untuk memastikan dampak MBG jangka panjang yang berkelanjutan dapat dicapai.
Editor: Alfi Fadhila
” menegaskan bahwa kelanjutan dan perluasan MBG pada lansia hingga penyandang disabilitas){kind=link}