email : [email protected]

23.7 C
Jambi City
Wednesday, November 13, 2024
- Advertisement -

TII: Pendidikan Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama

Populer

Jakarta, Oerban.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 akan menjadi momentum penting bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang akan membawa program untuk kemajuan kota. Dalam semangat Pilkada 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ Jakarta, Ridwan Kamil dan Siswono, menawarkan program pendidikan gratis yang dapat diakses melalui sekolah negeri dan swasta. Pasangan ini bertekad untuk mewujudkan sekolah gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat pra sejahtera.

Dewi Rahmawati Nur Aulia, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menyampaikan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan pendidikan yang berkualitas, individu berpotensi untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya lebih baik, membuka kesempatan yang lebih luas, serta membangun generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi.

“Tanggung jawab atas pendidikan seharusnya diemban bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, pihak swasta, dan seluruh pihak yang berkepentingan,” jelas Dewi dalam siaran tertulisnya (6/11/2024).

Baca juga  PSI Kembali Kehilangan Kader, Peneliti TII: Bukan Suatu Hal yang Baru

Lebih jauh, Dewi menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan peran pemerintah sangat penting dan mencakup berbagai aspek, terutama dalam regulasi penyelenggaraan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pengembangan kurikulum yang relevan. Selain itu, keluarga menjalankan perannya dalam mendukung perkembangan belajar anak. Sementara, masyarakat juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan.

“Jika semuanya bekerja sama, kita bisa mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua,” kata Dewi.

Selain itu, Dewi juga menyampaikan pasangan calon kepala daerah perlu menyusun program kebijakan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat.

Baca juga  BEM KM Kongres KM Unmul Sikapi Masalah SK Ormawa Unmul, UKT dan Validasi Bidikmisi

“Pasalnya, meskipun program pendidikan gratis merupakan hal yang realistis untuk dilakukan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, mekanisme pembiayaan sekolah gratis dan data terkini terkait target penerima manfaat. Selain itu, kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan patut oleh lembaga pendidikan terkait, termasuk SDM dan fasilitasnya, juga harus dipersiapkan dengan matang dan dipertimbangkan lebih jauh untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan SDM yang berkualitas,” tutup Dewi.(*)

Baca juga  JOKOWI IMPAS, DUA MENTERI DISIKAT ANAK MANTU MENJABAT

Editor: Ainun Afifah

- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru