Baku, Oerban.com – Parlemen Turki membentuk sub-komite Selasa untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dimulai pada 27 September ketika pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. (14/10/2020)
“Sebagai sebuah komite, misi kami bukan untuk melihat kejahatan perang yang dilakukan, tetapi untuk menarik perhatian dunia pada korban sipil,” kata ketua komite hak asasi manusia Parlemen Turki Hakan Çavuşoğlu.
Sub-komite di bawah komite hak asasi manusia juga akan menyelidiki efek dari konflik yang sedang berlangsung terhadap kehidupan warga Turki keturunan Armenia.
Çavuşoğlu mengatakan bahwa hak-hak warga negara keturunan Armenia berada di bawah perlindungan hukum negara.
“Kami tidak memiliki toleransi untuk pengucilan warga kami (Armenia) termasuk ribuan orang Armenia yang bekerja secara ilegal di negara kami berdasarkan bentrokan (antara kedua negara),” katanya.
Pasukan Armenia melancarkan serangan rudal ke kota terbesar kedua Azerbaijan, Ganja, meskipun wilayah itu berada di luar zona garis depan – melanggar gencatan senjata antara kedua belah pihak dan menyebabkan sedikitnya 35 warga sipil terluka, termasuk wanita dan anak-anak.
Gencatan senjata kemanusiaan telah diumumkan Sabtu untuk pertukaran tahanan dan pengambilan mayat tentara kedua belah pihak di Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Gencatan senjata terjadi setelah pertemuan trilateral diadakan Jumat di Moskow antara menteri luar negeri Rusia, Azerbaijan dan Armenia.
Bentrokan baru dimulai 27 September ketika pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer di wilayah tersebut, yang menyebabkan korban jiwa.
Dari 27 September hingga 13 Oktober, setidaknya 42 warga sipil Azerbaijan kehilangan nyawa dan lebih dari 200 lainnya cedera, kata kantor kejaksaan negara itu.
Banyak kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, telah menyerukan gencatan senjata baru. Turki, sementara itu, telah mendukung hak Baku untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh.
Sekitar 20% wilayah Azerbaijan tetap di bawah pendudukan ilegal Armenia selama hampir tiga dekade.
Berbagai resolusi PBB, serta organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan penyerang.
Sumber : Dailysabah.com
Editor : Tim Redaksi
