Era Biden, Benang Merah Hubungan Turki-Israel

Washington, Oerban.com– Presiden terpilih Joe Biden akan memulai masa jabatannya setelah dilantik pada 20 Januari sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat. Salah satu dokumen kebijakan luar negeri utama Biden adalah masalah Israel-Palestina. Apakah kebijakan Biden akan sama dengan Trump.

Kebijakan Trump selama hari-hari terakhir kepresidenannya mengikis citra AS di seluruh dunia dan memperkuat dukungan untuk tindakan ilegal Israel di wilayah Palestina di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Faktanya, bertentangan dengan hukum internasional, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tumpangan gratis AS sebagai imbalan untuk mengakuinya, telah mengubah peran mediasi Washington yang sudah berkurang menjadi kehancuran politik.

Sekarang, era Obama mungkin berisi petunjuk penting tentang bagaimana menavigasi peta jalan yang akan diikuti oleh pemerintahan Biden dalam masalah ini. Meskipun hubungan AS-Israel gagal naik ke tingkat romansa era Trump selama pemerintahan Obama, desakan Demokrat pada solusi dua negara tidak pernah berubah menjadi sarana sanksi dan pencegahan yang memadai atau bermanfaat terhadap Israel.

Pada hari pertamanya menjabat, Obama melakukan panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan menunjuk perwakilan khusus Palestina-Israel. Dalam pidatonya di Kairo, dia mendedikasikan tempat khusus untuk masalah Palestina dan menginstruksikan Hillary Clinton, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri, untuk meningkatkan tekanan pada Israel untuk menghentikan permukiman ilegal di wilayah Palestina.

Pada tahun 2011, dalam menghadapi proposal solusi dua negara Obama yang membayangkan perbatasan tahun 1967, pertemuan Netanyahu dengan Obama di Gedung Putih menyebabkan beberapa momen tegang. Netanyahu kemudian bertemu Kongres, secara terbuka mengeluh tentang Obama dan memerasnya melalui lobi Israel di Washington.

Pada tahun yang sama, AS juga memveto permohonan Palestina untuk keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan proposal yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal. Meskipun pembicaraan Israel-Palestina dihidupkan kembali pada 2013, ketidaksepakatan antara pemerintah Netanyahu dan Gedung Putih terus berlanjut.

Pada tahun 2014, hubungan AS dan Israel mengalami kebuntuan, bantuan militer AS ke Israel, sebagai sekutu terpentingnya di Timur Tengah, berjalan lancar, dan serangan Israel berturut-turut di Gaza digambarkan oleh Washington berpihak pada Israel.

Meskipun bertahun-tahun mendapat tantangan kuat dan tekanan sosial di Israel, hari ini Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri Israel. Biden ada di Gedung Putih, kali ini sebagai presiden, setelah absen selama empat tahun. Dalam semua situasi, keputusan agresif Netanyahu, pendudukan semua tanah Palestina dan kebijakan manajemen pengungsi terus berlanjut di panggung dunia. Jadi pertanyaan kuncinya adalah apakah pemerintahan Biden akan mengambil langkah-langkah dalam waktu dekat atau hanya retorika.

Di sisi lain, PBB mengatakan bahwa solusi untuk masalah Palestina, hanya dapat dilakukan jika Israel menarik diri dari wilayah pendudukan Palestina.

Berbicara di depan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pekan lalu, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov mencatat bahwa kemitraan luas harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.

“Situasi ini merusak kemungkinan solusi dua negara,” kata Mladenov, mencatat bahwa perkembangan yang terkait dengan permukiman Israel sedang berlangsung, bersama dengan ekspansi pendudukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur. Mladenov juga mencatat bahwa 2,45 juta orang, 47% dari populasi Palestina, membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun depan.

Mengingat semua ini, akhir-akhir ini santer terdengar kalau Turki akan kembali memperbaiki hubungannya dengan Israel, sehingga apakah hubungan Turki-Israel akan memasuki fase baru selama masa jabatan Biden. Ketegangan meningkat antara Turki dan Israel, dua sekutu AS yang paling penting di Timur Tengah, selama krisis Mavi Marmara pada tahun 2010, dan Presiden Obama pada saat itu meminta diselesaikan oleh PBB.

Selama 10 tahun terakhir, hubungan Turki-Israel terhenti di bawah bayang-bayang serangan ilegal Israel di kapal Mavi Marmara, pendudukan wilayah Palestina, serangan asimetris Israel di Gaza dan akhirnya deklarasi sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Saat ini, beberapa pakar domestik dan internasional mungkin ingin menciptakan persepsi bahwa Ankara ingin membuka halaman baru dengan Tel Aviv tanpa syarat. Dengan asumsi bahwa Ankara telah mengabaikan tindakan merusak pemerintahan Netanyahu terhadap masalah Palestina, politik regional dan hubungan bilateral selama 10 tahun terakhir tidak realistis. Adalah fakta bahwa Ankara ingin membuka halaman baru dengan Uni Eropa dan AS, tetapi tidak selalu merasakan hal yang sama tentang Israel.

Jelas ketika melihat pernyataan terbaru oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu tentang masalah ini. Meskipun Ankara terbuka untuk saran dari semua sisi di kawasan, termasuk Israel, dan era baru Mediterania Timur dan diskusi berorientasi energi, ini tidak dapat dilihat sebagai perluasan “cabang zaitun” tanpa syarat apapun.

Sangat tidak mungkin bahwa hubungan yang terkait dengan intelijen ekonomi dan lokal akan dapat meninggalkan dilema besar yang belum terselesaikan di bidang politik antara kedua negara.

Dalam penilaian yang dibuat oleh Erdogan pada 25 Desember terkait masalah dalam hubungan dengan Israel, dia secara langsung berbicara kepada pemerintahan Netanyahu. Erdogan berkata: “Kami mengalami masalah dengan orang-orang di atas sana, karena kami memiliki masalah yang sama dengan beberapa negara. Hubungan dengan Israel bisa jauh berbeda jika hal seperti itu tidak terjadi dalam kepemimpinan politik mereka. ”

Dalam hal ini, baik Erdoğan dan Çavuşoğlu memberikan jawaban yang sangat jelas tentang kemungkinan pemulihan hubungan dengan Israel. Mereka sekali lagi menggarisbawahi dengan tegas kebijakan Israel Palestina sebagai garis merah Turki. Setelah pernyataan ini, sulit mengharapkan Turki untuk mengambil langkah konkret dalam kelanjutan kebijakan Israel saat ini, karena di era baru, Ankara akan tetap menjadi suara terkuat bagi rakyat Palestina terhadap kebijakan Israel yang dianggapnya ofensif. Ankara juga tahu bahwa perkiraan yang sangat optimis untuk mengharapkan pemerintahan Netanyahu mengakhiri kebijakan agresifnya sebagai prasyarat untuk membangun hubungan yang sehat dengan Turki.

Secara keseluruhan, penunjukan duta besar secara timbal balik dan dimulainya inisiatif berdasarkan kepentingan ekonomi dan regional akan bergantung pada seberapa baik garis merah Turki di Palestina dipahami dan dihormati oleh pemerintahan baru di Tel Aviv dan Washington.

Sumber : Daily Sabah