Ankara, Oerban.com – Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengatakan pada hari Sabtu bahwa negara-negara Barat bersikeras untuk tidak mengambil tindakan terhadap sentimen anti-Islam yang berkembang.
“Umat Muslim ditekan dengan proyek-proyek seperti Islam Eropa, Islam Prancis, Islam Austria,” kata Erdogan.
Presiden mencatat bahwa serangan terhadap nilai-nilai sakral Muslim telah diabaikan oleh pemerintah Barat dengan dalih kebebasan berekspresi.
Erdogan menambahkan bahwa institusi Turki harus mengambil tindakan terhadap masalah yang terkait dengan Muslim dan Turki di negara-negara ini.
Beberapa negara Eropa, terutama Prancis, telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
Pada bulan Januari, sebuah komisi khusus di Majelis Nasional Prancis menyetujui “piagam nilai-nilai republik” Islam yang diperkenalkan tahun lalu oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai bagian dari perang melawan “separatisme.”
RUU itu diumumkan pada 2 Oktober oleh Macron, yang mengklaim bahwa hukum diperlukan untuk melawan apa yang disebut “separatisme” Islam, yang memicu kritik dan penolakan dari komunitas Muslim.
RUU tersebut diharapkan akan diserahkan ke Majelis Nasional pada bulan Februari. RUU tersebut dikritik karena menargetkan komunitas Muslim dan memberlakukan pembatasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka. Ini mengatur untuk campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi masjid, serta mengontrol keuangan asosiasi dan organisasi non-pemerintah (LSM) milik Muslim.
Prancis terlibat dalam perseteruan sengit dengan negara-negara Muslim tahun lalu, termasuk Turki, atas pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat tinggi Prancis menyusul publikasi ulang karikatur ofensif Nabi Muhammad . Muslim di seluruh dunia mengecam keputusan majalah satir Prancis Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang kartun, dengan alasan tidak menghormati Muslim dan Nabi Muhammad.
Austria mencoba memberlakukan undang – undang serupa ; namun, pemerintah merevisi undang-undang “anti-teror” yang kontroversial, menggunakan frasa “ekstremisme yang dimotivasi oleh agama” daripada “Islam politik”, setelah reaksi negatif dari publik.
Editor : Renilda Pratiwi
