Naypyidaw, Oerban.com – Pengunjuk rasa anti-kudeta Myanmar pada Senin (26/4) memulai kampanye ketidakpatuhan, meminta orang-orang untuk mencegah anak-anak mereka bersekolah dan berhenti membayar tagihan listrik dan pinjaman pertanian, beberapa hari setelah janji jenderal tertinggi pada pertemuan puncak regional untuk mengakhiri krisis pasca-kudeta.
Protes yang tersebar terjadi di kota-kota besar Myanmar pada hari Minggu, sehari setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing mencapai kesepakatan, pada pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia.
Kepala junta tidak tunduk pada seruan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi , dan kesepakatan ASEAN tidak memiliki batas waktu untuk mengakhiri krisis.
Diperkirakan 750 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan, ketika para jenderal Myanmar melepaskan kekuatan mematikan dalam menghadapi protes berkelanjutan terhadap kudeta 1 Februari mereka.
Reuters tidak dapat memastikan jumlah korban tewas, karena junta secara signifikan mengekang kebebasan media, dan banyak jurnalis telah ditahan. Kudeta juga menyebabkan sekitar 250.000 orang mengungsi .
Sebuah kampanye pembangkangan sipil dari pemogokan telah melumpuhkan ekonomi dan meningkatkan prospek kelaparan, badan bantuan internasional memperingatkan.
Aktivis pro-demokrasi telah menyerukan intensifikasi upaya mereka mulai Senin dengan menolak membayar tagihan listrik dan pinjaman pertanian, dan agar anak-anak berhenti sekolah.
“Kita semua, orang-orang di kota-kota kecil, kelurahan dan kemudian daerah dan negara bagian harus bekerja sama untuk melakukan boikot yang berhasil terhadap junta militer,” kata aktivis Khant Wai Phyo dalam pidatonya di sebuah protes di pusat kota Monywa pada hari Minggu.
“Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka.”
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.
Aktivis mengkritik kesepakatan lima poin yang keluar dari pertemuan ASEAN, untuk mengakhiri kekerasan, memulai dialog di antara semua pihak, menerima bantuan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan diizinkan mengunjungi Myanmar.
Perjanjian tersebut tidak menyebutkan tahanan politik meskipun pernyataan tersebut mengatakan bahwa pertemuan tersebut mendengar seruan untuk pembebasan mereka.
Junta menunda tanggal pengadilan Suu Kyi
Pada hari Senin, junta Myanmar sekali lagi menunda proses pengadilan terhadap pemimpin yang digulingkan Suu Kyi, kata pengacaranya, saat mereka memperjuangkan izin untuk mengunjunginya 12 minggu setelah dia ditahan.
Suu Kyi telah menjalani tahanan rumah, dengan junta menuntutnya di bawah enam kasus – termasuk hasutan dan walkie-talkie tanpa izin.
Tetapi pergerakan kasusnya sekali lagi ditunda hingga 10 Mei, pengacaranya Min Min Soe mengatakan Senin setelah sidang.
Dua belas minggu sejak Suu Kyi ditahan, Min Min Soe mengatakan mereka masih belum menerima izin untuk bertemu langsung dengan klien mereka – salah satu dari banyak rintangan yang dihadapi tim.
“Ketika hakim bertanya (polisi) tahap mana yang telah mereka capai, mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi tahu secara spesifik,” katanya kepada Agence France-Presse (AFP), menambahkan bahwa Suu Kyi frustrasi dengan langkah lambat.
“Saya pikir dia tidak mendapatkan akses untuk menonton berita dan TV. Saya kira dia tidak tahu situasi saat ini yang terjadi di negara ini,” katanya.
Selain tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi, penghentian data seluler yang diberlakukan oleh junta juga telah mencegah konferensi video dalam sidang sebelumnya.
Tuduhan paling serius yang dihadapi Suu Kyi berada di bawah undang-undang rahasia resmi Myanmar, dengan persidangan dijadwalkan di Yangon pada 6 Mei.
Dia memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 dan telah memimpin perjuangan Myanmar melawan kekuasaan militer selama beberapa dekade. Tetapi reputasinya rusak parah oleh tindakan keras militer yang mematikan terhadap minoritas Rohingya di negara itu.
Tindakan keras tahun 2017 selama pemerintahannya, menewaskan 24.000 orang Rohingya, membuat hampir 1 juta orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, sementara 600.000 lainnya tetap berada di negara bagian Rakhine barat daya Myanmar.
Dia memenangkan masa jabatan kedua pada November dan meskipun komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil, militer, yang kandidatnya menderita kekalahan yang memalukan, menuduh itu adalah pemilihan yang curang.
Sumber : Daily Sabah
