Jakarta, Oerban.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), memberikan sejumlah catatan menyusul 100 hari kerja Kapolri Jendral Listyo Sigit. Dalam catatannya, KontraS melihat jika tagline Presisi yang digaungkan oleh Listyo bertolak belakang dengan realita saat ini.
“Secara umum, kami melihat tidak adanya perubahan signifikan dalam memperbaiki kinerja institusi Korps Bhayangkara. Hal ini bertolak belakang dengan tagline yang diusung, yaitu prediktif, responsibiltas, dan transparan berkeadilan (Presisi),” ungkap KontraS dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).
Selain itu, dalam konteks perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0, KontraS menyayangkan karena Kapolri justru merealisasikan virtual police. Di mana pemberlakukan itu justru menjadi alat represi baru di dunia digital, sebab telah menjadi ancaman konkret terhadap kebebasan berekspresi warga negara di media sosial.
Akibatnya, lanjut KontraS, situasi kebebasan sipil menyusut di tengah geliat aktivisme menentang kebijakan negara, seperti penangkapan sewenang-wenang atas dalih penanganan Covid-19.
“Bentuk diskriminatif penegakan hukum ini yang membuat program prioritas kapolri dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum justru berkebalikan dengan kondisi riil,” paparnya.
Ditambah lagi, praktik penyiksaan masih menjadi bagian dari cara polisi guna mendapatkan pengakuan dalam proses penyelidikan, serta mekanisme pengungkapan peristiwa dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) turut menjadi deret masalah yang tidak menjadi perhatian dalam memperbaiki kinerja kepolisian.
Lebih lanjut, KontraS melihat jika kondisi saat ini semakin diperparah dengan lemahnya mekanisme yang ada. Bersamaan dengan itu, Komitmen Kapolri dalam menguatkan fungsi pengawasan juga tidak tercermin dari carut marutnya penegakan etik kepolisian.
“Kondisi yang carut marut ini terlihat dari angka pelanggaran baik itu disiplin, etik maupun pidana yang terus mengalami kenaikkan. Selain itu, keseriusan Kapolri dalam mentransformasi Polri menjadi lembaga yang lebih transparan dan berkeadilan juga tidak terlihat dari penerapan mekanisme KKEP yang masih tidak jelas pertanggungjawabannya,” ujar KontraS
Hal itu terbukti dari tidak transparannya pihak kepolisian dalam menjalani proses penegakan hukum beberapa kasus yang ada. Terakhir, KontraS menyoroti tidak adanya komitmen dari pihak kepolisian untuk memperbaiki pelayanan. Padahal, salah satu prioritas Kapolri adalah meminimalisir public complaint.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
