Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni meminta agar program padat karya dalam rancangan anggaran Kementerian PUPR tidak dikurangi.
“Program-program yang ada di PUPR saya rasa itu bisa mengatasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, terutama untuk BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), irigasi dan lainnya,” ujar Sri Wahyuni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6) seperti dikutip dari laman Fraksi NasDem.
Sri menegaskan, perlu waktu yang lama untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia jika kuota seperti yang sudah dilaksanakan sebanyak 1500-2000 rumah setiap tahun.
“Di dapil saya khususnya di Ponorogo saja masih 38.000 rumah tidak layak huni. Lima kabupaten se-dapil sudah hampir 200 ribu rumah. Sedangkan seluruh Indonesia jutaan rumah yang masih harus diperbaiki,” kata wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu.
Sri memahami alasan banyak anggaran dialihkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun ia meminta untuk tidak mengalihkan anggaran program yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Untuk padat karya jangan direfocusing pak menteri. Itu sangat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Dia berharap anggaran program padat karya yang menyentuh masyarakat langsung perlu ditambah, bukan dikurangi.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
