Jakarta, Oerban.com – Pada pertengahan Desember 2020, presiden Joko Widodo berjanji jika pemberian vaksin harus gratis untuk seluruh warga masyarakat.
Namun, tiba tiba Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 19 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes No. 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.
Dalam Permenkes 19 Tahun 2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati berharap Presiden Jokowi agar tetap konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan kemudian memunculkan aturan vaksin berbayar.
“Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar,” papar Mufida dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).
Anggota F-PKS DPR RI ini menyebut tantangan mempercepat vaksinasi cukup banyak. Target satu juta vaksin per hari belum bisa terealisasi secara konsisten. Belum lagi pekerjaan rumah untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin. Sehingga lebih baik fokus pada perbaikan progam vaksinasi nasional dibanding memunculkan opsi vaksin berbayar.
“Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan,” ujar Mufida.
Mufida meminta fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi. Salah satunya dengan mendatangi langsung masyarakat. Dan memperbanyak tenaga vaksinator serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.
“Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fayankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot,” papar dia.
Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerjasama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan progam vaksin gratis untuk rakyat.
“Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah Pandemi yang semakin berat ini,” pungkas Mufida.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
