Jakarta, Oerban.com – Perum Bulog dinilai sangat penting dalam penyediaan, stabilisasi harga, maupun pengelolaan stok cadangan pangan pemerintah, khususnya di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).
Yessy mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan, dirinya banyak menerima keluhan dari para petani terkait rendahnya harga gabah di bawah harga pokok penjualan (HPP) periode Januari-Juli 2021.
“Hal itu juga mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS). Gabah kering panen (GKP) pada Juli 2021 dihargai Rp4.311 per kg, anjlok hingga 5,17% dari Juni 2021 sebesar Rp4.546 per kg. Adapun gabah kering giling (GKG) pada Juli 2021 dihargai Rp4.874 per kg turun 1,81% dari Juni 2021 yang sebesar Rp4.964,” jelasnya.
Bukan hanya di tingkat petani, sambung Legislator NasDem itu. Penurunan harga gabah juga terjadi di tingkat penggilingan. GKP tercatat dihargai Rp4.408 per kg, turun 5,11% dari Rp4.645 per kg. Begitu pula dengan GKG sebesar Rp5.002 per kg, menurun 1,64% dari bulan sebelumnya Rp5.085 per kg.
Hal itu, diperparah dengan realisasi pengadaan beras oleh Perum Bulog dari produksi dalam negeri terus turun.
“Kami menyoroti terkait dengan masih relatif rendahnya realisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri oleh Perum Bulog yang baru mencapai 908.925 ton dari total target beras yang akan diserap pada 2021 sebesar 1,45 juta ton, mengingat waktu panen raya sudah selesai,” terangnya.
Menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian serius ke depan, agar nasib para petani bisa diselamatkan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Selain itu, Yessy menyoroti terkait proses penyaluran bantuan beras 2021 bagi keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat.
“Kami menerima keluhan dari masyarakat yang mengalami hambatan geografis sehingga belum semua penerima mendapatkan haknya. Kami meminta Perum Bulog dan PT Pos berkoordinasi agar beras diterima keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran, kualitas, kuantitas, dan waktu,” ujarnya.
Yessy memahami salah satu masalah utama yang dialami Perum Bulog adalah tidak seimbangnya antara hulu dan hilir.
“Bulog diberi tugas untuk menyerap gabah/beras produksi dalam negeri akan tetapi memiliki keterbatasan dalam kewenangan penyalurannya, bahkan mengalami penurunan pada setiap tahunnya,” imbuhnya.
Padahal, sambung Yessy, stok beras yang sudah diserap Bulog perlu diputar untuk menjaga kualitas beras yang ada. Belum lagi biaya perawatan hingga penyimpanan yang harus ditanggung Perum Bulog.
“Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional oleh Presiden Jokowi Widodo pada Juli lalu, kami berharap, peran dan fungsi Perum Bulog jauh lebih kuat, efektif dan efisien,” harapnya.
Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu percaya bahwa usaha-usaha bersama yang Perum Bulog lakukan secara modern, berkelanjutan, kolaborasi, profesional, dan transparan dapat mewujudkan kedaulatan pangan.
“Saya percaya dengan usaha bersama Perum Bulog akan mewujudkan kedaulatan pangan yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Yaitu, bagi seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata,” tutupnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
