Jakarta, Oerban.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan, daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, lebih baik Pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi. Menurutnya, program penanggulangan Covid-19 harus lebih dulu diprioritaskan sebelum program lain.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.
Lebih lanjut Mulyanto berpendapat, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar, sebaiknya Pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek IKN di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber utang.
Karena Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Sehingga, kata Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
“Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10/21)
Secara bertahap, lanjut dia, Pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan prokes. Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah.
“Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand),” tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat. Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah.
“Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus,” imbuhnya.
Mulyanto menambahkan, dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini. Lagipula kata dia, umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini.
“Kita serahkan saja pada Pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu,” tutupnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
