Jakarta, Oerban.com – Wakil ketua umum partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, wakil rakyat (DPR) adalah petugas rakyat bukan petugas partai. Sebab menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi bukan negara otoriter.
“Waktu negara memberikan bintang jasa kepada Fadli Zon atas jasa-jasanya (disebut dalam Kepres) artinya negara menghargai perannya sebagai kritikus dan anggota DPR RI yang memang itulah tugasnya,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).
Fahri menegaskan, dirinya tidak membela individu, tapi membela peran-peran yang ditugaskan dalam negara. Parpol, jelasnya, bertugas mencalonkan pejabat publik bukan memilikinya.
“Jadi sejauh dia tidak melanggar hukum maka ia tak bisa dijatuhkan. Rakyat mau wakilnya bebas merdeka menyuarakan kata-kata hati mereka,” ujar Fahri
Di dunia ini, kata mantan wakil ketua DPR RI tersebut, semakin dinamis parlemennya, maka eksekutif makin sehat. Semakin melempem parlemennya, eksekutif makin tidak sehat. Ini hukum tak tertulis.
Lebih jauh dia menerangkan, cara kerja investigasi DPR adalah Sidak ke TKP, putuskan sikap resmi, buka layanan pengaduan terbuka, berjuang melalui media, ajukan pertanyaan di komisi terkait, galang penggunaan hak-hak dewan, bila perlu bikin angket, dan bikin hak menyatakan pendapat.
Namun yang menjadi masalah, ucap Fahri, mereka yang ada di DPR tidak akan berani. Karena ekornya dipegang orang.
Padahal menurutnya, sistem negara Indonesia sudah mengatur bahwa kalau ada kecemasan umum tentang negara, maka yang kebal, punya imunitas dan fasilitas maju ke depan.
“Mereka ini tidak mudah ditaklukkan oleh marabahaya politik karena kebal. Jalurnya resmi. Lah kita ini jalur gak jelas. Rakyat kan sudah tugaskan kalian untuk hajar kejahatan dalam negara ya hajar dong. Jangan cuman ngomel,” ucap Fahri.
Menurutnya, kalau rakyat yang ngomel adalah wajar. Tapi rentan terkena UU ITE, sementara anggota DPR kebal. Untuk itu, Fahri meminta kekebalan tidak hanya dipakai ngomel. Panggil, investigasi, dan bongkar.
“Bukannya memakai kekebalan untuk menaklukkan kejahatan negara malah dipakai pencitraan doang. Abis itu ikut ngomel teriak-teriak kesannya merakyat. Padahal mereka lari dari tugas utama untuk melindungi rakyatnya. Padahal kekebalan itu sangat berarti,” kata Fahri.
“Mereka kita kasi hak Sidak. Tapi dipakai untuk tinjau proyek. Terhadap kejanggalan dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum tak berani disentuh,” sambungnya.
Jadi, tegas Fahri, kekebalan hanya untuk klitikan dan petak umpet. Tidak membuat kejahatan jabatan dan negara bertekuk lutut.
“Kalau kekebalan gak dipakai mendingan nonton Wonder Woman ada Gal Gadot, daripada nonton oposisi plonga-plongo. Selamat tidur politisi gadungan,” pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
