Jakarta, Oerban.com. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen harus dihapuskan. Paling tidak menurut Fadli, disejajarkan dengan parliamentery threshold.
“Menurut saya harusnya presidential threshold itu dihapuskan atau disejajarkan dengan parliamentery threshold sehingga setiap partai politik eligible,” ucap Fadli dalam diskusi bertajuk ‘Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres’, yang ditayangkan di kanal YouTube Progressive Democracy Watch, Sabtu (1/10/2022).
Fadli menjelaskan, ambang batas pencalonan presiden membuat demokrasi Indonesia jadi sangat sempit dan sangat prosedural.
“Ini yang kemudian membuat kita tidak mempunyai calon-calon terbaik anak bangsa,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan, saat pembahasan UU No. 7 tahun 2017, partainya di Parlemen termasuk sebagai yang menolak UU Penyelenggaraan Pemilu.
Bahkan, ucap Fadli, meski saat itu sedang memimpin jalannya sidang Paripurna, dirinya terpaksa menyerahkan palu sidang kepada ketua DPR.
“Jadi kita termasuk yang pionir menolak RUU penyelenggaraan Pemilu, salah satunya karena presidential threshold,” tegas Fadli.
