Cipayung, Oerban.com – 24 Juli 2019
Kementerian pertanian mengadakan Bimtek E-mutasi dalam rangka menghadapi industry 4.0. Kegiatan Bimtek dilaksanakan selama 2 hari terhitung 22-23 Juli 2019 di Wisma Kementerian Pertanian Cipayung. Kegiatan dihadiri oleh seluruh kepegawaian lingkup kementerian pertanian.
Sebanyak 62 peserta berasal dari Sekretaris Jendral (Sekjen), Inspektorat Jendral (itjen), Dirjen PKH, BPPSDMP, dan Ketahanan Pangan, yang semuanya merupakan bagian unit kerja lingkup kementerian pertanian. Balai Pelatihan Pertanian Jambi mengirim utusan dari kepegawaian, Tri Tuniati.
Kegiatan bimtek dibuka oleh Kabag. Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. “Akhir-akhir ini banyaknya pegawai yang dimutasi, sehingga kita berupaya untuk lebih mempermudah pelayan publik. E-mutasi awal ini akan kita cobakan untuk mutasi Jabatan Fungsional Khusus” ucapnya dalam pembukaan.
Aplikasi mutasi diperuntukan untuk mengatasi permasalahan-permasalah yang sering ditemukan dalam pengurusan mutasi kerja. “Biasanya proses penerbitan SK masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan proses penerbitan SK” tambahnya.
Selain itu, ada juga kasus berkas usulan yang hilang atau terselip sehingga semakin menambah lama waktu tunggu bagi pegawai yang akan dimutasi. “keterlambatan pengiriman/pengajuan usulan baik dari kepegawaian asal pegawai yang akan dimutasi maupun dari kepegawaian sendiri juga merupakan masalah lambatnya penerbitan SK mutasi” lanjutnya.
Masalah lain adalah pegawai tidak dapat melacak rekam jejak usulan telah dikirim, apalagi alur proses dan panjang dan berliku. “ribetnya pengurusan mutasi seolah mengambarkan buruknya pelayanan publik di kementerian pertanian sehingga perlu bagi kita untuk mengubah sistem dengan memanfaatkan teknologi dengan e-mutasi” tutup Kabag. Mutasi Biro OK Kementerian Pertanian tersebut.
Di kesempatan lain, setelah kembali mengikuti Bimtek, Tri Tuniati mengaku bersyukur dengan adanya E-mutasi yang akan diluncurkan ini. “biasanya kita selalu bermasalah dengan keterlambatan proses berkas di Eselon II dan Eselon I, sehingga terjadi keterlambatan penerbitan SK. Apalagi jika berkas yang saya kirim terselip atau terlambat sampai di Biro OK” tutur Penyiap Bahan Kepegawaian Balai Pelatihan Pertanian Jambi sejak tahun 2007 ini. (TIM)
