Oerban.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengungkap adanya pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol: NasDem, Demokrat dan PKS.
Pengkhianatan tersebut, jelas Riefky, disebabkan adanya keputusan sepihak dari Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang memasangkan Capres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
“Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” sambung Riefky.
Selain dari pengkhianatan terhadap piagam koalisi, Riefky menyebut, keputusan memilih Muhaimin juga merupakan pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan.
Pasalnya, ucap Riefky, Anies sendiri telah meminang AHY sejak jauh-jauh hari, tepatnya setelah Demokrat menggelar pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang banyak perhatian publik.
“Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY’,” tutur Riefky menirukan ucapan Anies pada AHY.
2 hari pasca pinangan tersebut disampaikan, pada tanggal 14 Juni resmi diputuskan dalam internal koalisi jika AHY akan mendampingi Anies dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang.
Keputusan tersebut, kata Riefky, telah disampaikan kepada setiap petinggi parpol koalisi dan diterima dengan baik tanpa adanya penolakan.
Demokrat Turunkan Baliho Anies, PKS Berikan Penegasan Bertahan
Usai validnya kabar duet Anies dan Muhaimin, sejumlah baliho dan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan diturunkan. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Ya gambar Anies kami take down,” kata Syarief Hasan seperti dikutip dari laman Detik, Kamis (31/8/2023).
Melihat gelagat dan sikap Partai Demokrat saat ini, diyakini partai besutan SBY itu akan mundur dari koalisi jika Muhaimin dideklarasikan secara resmi sebagai Cawapres Anies.
Kendati begitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan penegasan untuk tetap bertahan mendukung Anies Baswedan.
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dalam keterangannya mengatakan, PKS tetap konsisten mendukung Anies Baswedan. sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.
“Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan calon wakil presiden RI ditentukan oleh calon presiden RI Anies Rasyid Baswedan,” ucap Muzammil.
Perubahan Peta, Pilpres 2024 jadi Perhelatan Suksesor Jokowi
Bergabungnya Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) yang mulanya diinisiasi oleh NasDem dengan mendeklarasikan Anies, tentunya bukan hanya sekedar ikut-ikutan dalam riuh dinamika politik.
Sebagai oposisi, partai Demokrat percaya jika Anies merupakan jawaban dari perubahan yang diinginkan masyarakat, Anti Tesis dari gerbong Presiden Jokowi.
Namun, masuknya Muhaimin secara mengejutkan dalam barisan Anies membuat piagam koalisi yang telah disepakati ternoda, Demokrat merasa dikhianati.
Selain itu, bergabungnya PKB murni demi memenuhi hasrat Muhaimin. Sehingga secara filosofis, kata perubahan dalam nama koalisi perlu dipertanyakan kembali.
Setidaknya ada dua persoalan yang paling mendasar dalam hal ini, pertama, perubahan mengacu kepada pribadi presiden yang akan diusung. Di mana Anies merupakan jawaban dari kemerdekaan terhadap belenggu partai, citra tersebut langsung dimunculkan dengan kesepakatan pemilihan Cawapres yang diserahkan langsung pada Anies. Sekali lagi, hal ini membuktikan jika Anies benar adalah petugas rakyat, bukan petugas partai.
Di samping itu, kata perubahan juga menyinggung presiden dari segi pembangunan, Anies sebagai anti tesis Jokowi merupakan jawaban untuk dipasang bertarung melawan Prabowo, yang bahkan saat ini telah menamai koalisinya dengan Indonesia Maju, sama dengan kabinet Presiden Jokowi.
Seharusnya secara peta, Pilpres 2024 adalah pertarungan antar keberlanjutan (Ganjar dan Prabowo) melawan perubahan (Anies). Kini pasca adanya wacana Muhaimin sebagai capres, maka lunturlah citra yang sudah dibangun sebelumnya.
Di mana Sekjen Partai Demokrat, Riefky menyebut jika Anies lebih patuh terhadap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Terbukti dengan berubahnya pilihan Anies yang sebelumnya mengarah pada AHY, kini menyetujui Muhaimin.
Jika duet Anies-Muhaimin terjadi, setidaknya Anies telah menunjukkan pada semua masyarakat Indonesia, bahwa politik itu penuh dengan kepentingan yang menyisihkan rakyat dari panggung. Bersamaan dengan itu, mengingat Nasdem dan PKB merupakan bagian dekat dari kabinet Indonesia Maju, maka Pilpres 2024 hanya ajang perhelatan bagi suksesor Presiden Jokowi.
Kepastian peta politik masih menunggu putusan deklarasi resmi Cawapres Anies. Adapun, PKS sebagai parpol oposisi juga telah menodai amanat perubahan masyarakat dengan tetap memuluskan langkah NasDem dan PKB.
Zuandanu Pramana Putra, Jurnalis Oerban.com
