Kota Jambi, Oerban.com – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memperoleh pandangan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh DPRD dalam merancang kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Jambi, Sabtu (23/3/2024).
Pertemuan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Maret tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, dengan Ketua Komisi IV Fadli Sudria dan Sekretaris Komisi IV, Eka Marlina, juga ikut serta.
Selain itu, anggota Komisi IV seperti Hakiman, Budi Yako, Ezzaty, Andarno, Asriadi, Hamdani, Rendra Ramadhan Usman, M. Amin, Ibnu Sina, H. Kamal HG, serta beberapa tenaga ahli dan pendamping juga turut hadir. Delegasi dari DPRD Provinsi Jambi diterima secara langsung oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra.
Baca juga: Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Lakukan Studi Banding ke Jawa Barat
Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, menyebut bahwa salah satu topik yang dibahas dalam konsultasi tersebut adalah terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Kita ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Kemudian ingin mengetahui peran KPAI dalam hal pemulihan atau penanganan pasca terjadinya kekerasan. Serta apa saja langkah strategis yg bisa dilakukan oleh lembaga DPRD di dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” ujar Pinto menjelaskan.
Dalam diskusi tersebut, KPAI mengusulkan agar DPRD Provinsi Jambi, yang memiliki fungsi anggaran, mengalokasikan dana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
KPAI juga berharap agar lembaga DPRD, terutama Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak.(*)
Editor: Ainun Afifah
){kind=link}