Oerban.com – Yair Lapid, pemimpin oposisi utama di Israel, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur demi melindungi keamanan negara.
Tuntutan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap laporan dari Channel 12 di Israel yang mengindikasikan bahwa pemerintah telah meminta penundaan keputusan Mahkamah Agung mengenai petisi mengenai wajib militer bagi orang Yahudi ultra-Ortodoks, yang dikenal sebagai Haredim, hingga tanggal 20 Mei.
”Berapa lama pemerintahan yang tidak pilih-pilih ini akan terus mencoreng Negara Israel dengan berbagai alasan? IDF (tentara) tidak memiliki cukup tentara, dan semua orang perlu mendaftar. Jangan sampai mereka menebar slogan bersama kita akan menang jika kita tidak mendaftar bersama,” tulis Lapid di X.
”Demi keamanan Israel, Netanyahu harus mengundurkan diri dan pemerintahan ini harus pergi dari hidup kita,” tambahnya.
Partai-partai keagamaan dalam koalisi yang berkuasa mengancam akan mundur dari pemerintahan jika undang-undang wajib militer baru disahkan yang tidak memberikan pengecualian kepada Haredim dari dinas militer.
Haredim merupakan 13% dari populasi Israel dan tidak bertugas di militer, mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Taurat.
Undang-undang tersebut mengharuskan setiap orang Israel yang berusia di atas 18 tahun untuk mendaftar militer. Pengecualian Haredim dari dinas telah memicu kontroversi selama beberapa dekade.
Perdebatan semakin intensif di tengah serangan gencar Israel di Jalur Gaza sejak bulan Oktober, dengan partai-partai sekuler di pemerintahan dan oposisi, mendesak Haredim untuk berbagi beban perang.
Pemerintahan berturut-turut sejak tahun 2017 gagal mencapai konsensus mengenai rancangan undang-undang Haredim setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang yang disahkan pada tahun 2015 yang mengecualikan masyarakat dari dinas militer, mengingat pengecualian tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan.
Knesset (parlemen) sejak itu secara rutin memperpanjang pengecualian mereka untuk bertugas.
Sumber: Daily Sabah
