Oleh: Irwanda Nauufal Idris
Oerban.com – Dalam tulisan sederhana ini, poin utama yang ingin saya sampaikan ialah, setelah melakukan evaluasi serta melihat persoalan di lapangan, saya ingin mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Anda jangan lagi melakukan Afleidings Manoeuvre atau mengalihkan perhatian publik dengan cara mengulur-ulur waktu dan membiarkan psikologis massa aksi menjadi tak terkendali. Massa aksi menjadi marah karna tidak kalian tanggapi, siasat licik seperti itu merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengadu domba mahasiswa dengan aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian.
Gubernur Jambi dan jajarannya telah mempertontonkan bagaimana demokrasi kita telah berada di titik nadir dan ambang kehancuran. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi ketika rakyat bersuara dan menuntut haknya, pemerintah seolah-olah menutup mata dan menutup telinga atas persoalan-persoalan yang terjadi di ruang publik. Jelas kekacauan tersebut berasal dari dalam tubuh Pemerintah Provinsi Jambi hari ini.
Dengan mengulur-ulur waktu dan membiarkan massa aksi berlarut-larut di depan pintu masuk Kantor Gubernur Jambi serta dihadapkan dengan aparat keamanan (Kepolisian dan Satpol PP), merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak mencerminkan adanya jiwa kepemimpinan yang layak untuk dicontoh. Karena tidak ada satu pun pihak dari Pemerintah Provinsi Jambi yang mendatangi masa aksi yang sudah cukup lama berdiri di sana dan meminta agar pemerintah datang untuk menemui massa aksi, akhirnya yang terjadi ialah psikologi massa terus memanas dan kemarahan tersebut menjadi pemicu terjadinya bentrok antara massa aksi dengan aparat keamanan (Satpol PP dan kepolisian).
Akhirnya, isu yang berkembang di media masa ialah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa berakhir bentrok dengan aparat dan isu kebrutalan aparat kepolisian terhadap mahasiswa. Sehingga, poin-poin penting yang menjadi bahan evaluasi dari kebijakan dan janji-janji gubernur yang telah dikaji oleh mahasiswa akhirnya tertutupi oleh isu bentrok tersebut.
Saya berkesimpulan bahwa, Pemerintah Provinsi Jambi bukan orang tolol ataupun orang bodoh yang tidak memiliki kesadaran untuk menemui masa aksi, karena suara toa dari mahasiswa itu tepat bergema di pangkal telinga mereka. Namun, Pemerintah Provinsi Jambi dengan sengaja mengulur waktu dan tidak menemui masa aksi serta membiarkan situasi menjadi panas dan tak terkendali, akhirnya keributan terjadi.
Dan lucunya, Pemerintah Provinsi Jambi memanggil beberapa orang perwakilan pasca keributan untuk masuk ke dalam ruangan. Cara ini jelas sengaja dilakukan untuk menutupi ketidakmampuan mereka untuk menjawab poin-poin tuntutan secara langsung di hadapan massa aksi mahasiswa dan rekan media.
Dalam bulan-bulan politik ini kita harus saling mengingatkan, jangan sampai terprovokasi dan terlena oleh cara-cara licik seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa juga harus sadar bahwa kita dipermainkan dan diadu domba dengan aparat keamanan. Kalau kita terpancing, maka tujuan utama kita tidak akan sampai. Serta saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk lebih menahan diri saat terjadi kerusuhan dan keributan dari masa aksi, sebab kita akan sama-sama dirugikan, karena kita tenggelam dan larut dalam emosi sesaat.
Massa aksi dan aparat keamanan mengalami tekanan psikologis yang sama, mahasiswa mendorong masuk ke dalam kantor gubernur karena mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah yang menduduki jabatan fungsional sebagai gubernur hari ini. Jelas tujuan kami ingin menagih janji Gubernur Jambi dan berharap beliau mampu menjawab pertanyaan dan tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi, dan kami juga memahami tekanan yang dialami oleh pihak kepolisian yang berusaha untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi massa berlangsung.
Saya berharap ini menjadi refleksi dan informasi kepada seluruh masyarakat Jambi. Kita harus cerdas dalam melihat situasi dan kondisi. Jangan mau diadu domba oleh kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Jelas yang kita kritisi ialah kebijakan dan janji politik pemerintahan hari ini.
Seandainya saja pemerintahan Provinsi Jambi datang dengan wibawanya sebagai pemimpin dan menemui masa aksi dengan cepat, saya rasa kerusuhan itu dapat terkendali dan kericuhan tidak akan terjadi. Begitulah seharusnya determinasi dan tindakan seorang pemimpin, mampu bertanggung jawab dan berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya, dengan wibawa dan integritas yang tinggi.(*)