Jakarta, Oerban.com – Amin Ak, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, mendesak pemerintah untuk tetap memberikan subsidi BBM dan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau, guna membantu meringankan beban masyarakat kelas menengah yang semakin rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait semakin sulitnya kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebesar 57,33 juta orang atau 21,45% dari total populasi. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk.
Selain itu, BPS mencatat bahwa jumlah kelompok rentan miskin di Indonesia mencapai 67,69 juta orang, meningkat sebanyak 12,72 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah ini setara dengan 24,23% dari total penduduk Indonesia.
Kenaikan harga serta pencabutan subsidi BBM dan gas, tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan, membuat kelompok ini berisiko tergelincir ke dalam kategori miskin.
Amin Ak menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang lebih terpusat pada masyarakat miskin dan kelas atas telah mengesampingkan kebutuhan kelas menengah. Padahal, kelas menengah memiliki peran penting sebagai pendorong utama konsumsi domestik.
“Saat ini saja, kelas menengah Indonesia dibebani berbagai macam pungutan pajak, yang jika dijumlahkan bisa mendekati 20% dari jumlah pendapatan yang mereka terima,” kata Amin.
Penurunan kelas menengah menurunkan daya beli, mengurangi permintaan barang dan jasa, yang berpotensi memperlambat ekonomi dan membuat target pertumbuhan di atas 7% Presiden terpilih Prabowo sulit tercapai.
“Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian kita. Jika mereka terus terpuruk, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin Ak.
Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jatijaya mengingatkan bahwa penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Peningkatan ketimpangan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang dapat berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya subsidi BBM dan tarif KRL yang terjangkau untuk membantu kelas menengah. Dengan mempertahankan subsidi tersebut, biaya harian kelas menengah dapat ditekan, memungkinkan mereka mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan, kesehatan, dan tabungan.
Pengeluaran yang lebih rendah untuk transportasi dan BBM akan meningkatkan daya beli kelas menengah, yang dapat mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mempertahankan subsidi BBM dan tarif KRL yang terjangkau, kita dapat meringankan beban pengeluaran harian mereka dan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Tarif transportasi publik yang terjangkau mempermudah mobilitas kelas menengah, penting untuk akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.
Subsidi BBM dan tarif transportasi publik yang terjangkau membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan manfaat langsung kepada kelas menengah dan bawah. Ini berpotensi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Amin Ak berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menangani masalah ini.
“Kami di DPR akan terus mengawal dan mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kelas menengah. Kebijakan yang tepat dan berimbang sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis ini bersama-sama,” tutupnya.(*)
Editor: Ainun Afifah
