Kota Jambi, Oerban.com — Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kesiapan Provinsi Jambi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperkuat tata kelola energi daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (7/7/2025).
Turut hadir dalam Rakor tersebut Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc, Mayjen TNI Budi Irawan (Deputi Penanganan Darurat BNPB), jajaran Polda Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Gubernur Al Haris memaparkan potensi besar energi di Provinsi Jambi, baik konvensional maupun energi baru terbarukan.
“Jambi memiliki potensi energi primer yang signifikan, antara lain minyak bumi sebesar 228,3 MMSTB, gas bumi 5.517,8 BCF, batubara 2.224,9 juta ton, panas bumi 0,81 GW, air 0,8 GW, bioenergi 3,4 GW, dan energi surya hingga 121,7 GWP,” ungkap Al Haris.
Namun demikian, Gubernur juga menyoroti persoalan krusial yang masih dihadapi daerah, yakni praktik illegal drilling yang diperkirakan mencapai 5.600 sumur ilegal.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menata kembali pengelolaan sumur tua melalui implementasi Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.
“Melalui regulasi ini, kami mendorong keterlibatan BUMD, koperasi, UMKM, serta usaha lokal lainnya dalam pengelolaan sumur tua secara legal dan aman, guna mendukung ketahanan energi nasional,” terang Gubernur Al Haris.
Dalam arahannya, Kepala Staf Kepresidenan RI Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi.
Ia mendorong daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi lokal secara optimal.
“Potensi Jambi luar biasa, tapi harus ditata dengan baik. Pemerintah pusat siap membantu, dan saya akan kawal langsung jika ada hambatan dalam implementasinya. Yang penting, jangan mempersulit daerah yang sedang membangun,” tegasnya.
Anto juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan energi harus selaras dengan program nasional, termasuk swasembada energi, peningkatan penerimaan negara, dan pemberantasan kemiskinan berbasis sumber daya alam.
Terkait penanganan karhutla, Danrem 042/GAPU Brigjen TNI Heri Purwanto menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada BNPB, antara lain:
1. Penajaman program menghadapi cuaca ekstrem dan La Nina yang berdampak pada ketahanan pangan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana seperti helikopter patroli, water bombing, dan dana operasional Satgas Darat.
3. Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
4. Penetapan agenda rutin bagi Gubernur untuk koordinasi dengan Bupati/Wali Kota.
Rencana aksi mitigasi karhutla sejak sebelum puncak musim kemarau Juni–Juli 2025.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya pencegahan karhutla agar tidak kembali menjadi isu internasional.
Ia mengapresiasi kesiapan Provinsi Jambi dan mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan sinergi dalam menjaga lingkungan dan mendorong pembangunan energi berkelanjutan. (*)
Editor: Julisa
