Kota Jambi, Oerban.com – 2 Tahun masa transisi demokrasi di Indonesia tampaknya masih juga belum menemui titik terang hingga saat ini, banyak faktor yang mempengaruhi lambannya proses transisi tersebut, diantaranya adalah tuntutan atau agenda Reformasi yang tidak terlaksana dengan maksimal.
Agenda Reformasi tersebut adalah hasil dari tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 dengan berisikan: Adili Soeharto dan seluruh kroninya, Amandemen UUD 1945, Otonomi daerah, Hapuskan dwi fungsi ABRI, Hapuskan KKN (Korupsi, Kolupsi, dan Nepotisme), dan Tegakkan supremasi hukum.
Jika kita mengenang runtuhnya rezim Orde Baru, maka gerakan mahasiswa menjadi perbincangan yang tak ada habis-habisnya. Saat itu mahasiswa bagai Oase di tengah gersangnya harapan, bersamaan dengan idealisme yang melekat, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai gerakan berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru.
Setelah runtuh, masih banyak peran-peran penting yang harus diisi oleh mahasiswa, mengawal jalannya pemerintahan agar tidak korup salah satunya. Di periode kedua kepemimpinan presiden Jokowi, mahasiswa hadir lebih agresif dari biasanya untuk ukuran zaman reformasi. Namun apa boleh buat, gerakan itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemerintahan yang oligarki.
Menimbang tentang sebuah kebenaran dalam beberapa kontroversi belakangan ini, seharusnya pendapat kolektif itu lebih diutamakan dibanding segelintir orang, karena paling tidak kita telah mendukung adanya proses demokrasi dalam bernegara. Demokrasi memang tidak menjamin adanya sebuah kesejahteraan, tapi ia memberi ruang lebih banyak untuk terciptanya keadilan, karena demokrasi memberi jaminan bahwa semua pihak dapat ikut serta dalam setiap penentuan.
Merujuk pada kamus Merriam-Webster, oligarki yang sebelumnya diartikan sebagai “pemerintahan yang diatur oleh beberapa orang”, berubah menjadi “kelompok kecil orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan untuk tujuan korupsi ataupun kepentingan diri mereka sendiri”.
Bukan hanya dalam konteks bernegara oligarki hadir, namun di beberapa organisasi mahasiswa pun juga, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa oligarki tersebut adalah para senior yang punya ambisi lebih. Ambisi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan politik akibat relasi gerakan dan partai.
Bentuk nyata dari kontrol oligarki terharap suatu pergerakan dapat dilihat dalam sebuah agenda suksesi, biasanya para oligarki akan mengirim beberapa utusan untuk mengatur hasil persidangan sesuai dengan kepentingannya, dan akan tampak jika ketua itu terpilih secara aklamasi.
Aklamasi bisa terjadi akibat 2 hal, tidak adanya lawan dan pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak dilakukan lewat berbagai intimidasi baik di dalam maupun luar persidangan, pemaksaan semacam ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini membuktikan betapa arogannya oligarki dalam menggenggam kekuasaan.
Penulis: Zuandanu (Mahasiswa UIN STS Jambi)
Editor: Renilda PY
