Jakarta, Oerban.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengatakan semua pihak harus menghormati hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai persyaratan yang diatur undang-undang dalam uji untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Seleksi itu hakikatnya ada yang lulus, ada yang tidak. Ketika faktanya ditemukan seperti itu, harus menghargai,” ujar Aminurokhman Minggu (30/5) seperti diberitakan laman Fraksi NasDem.
Anggota Komisi II DPR RI itu melihat hasil tes yang membuat 75 pegawai KPK itu tak lulus dalam aspek normatif.
“Ketika diuji dengan materi yang ada dan belum memenuhi syarat, otomatis dia harus menerima konsekuensinya,” katanya.
Menurut Aminurokhman, instrumen seleksi tes wawasan kebangsaan adalah ranah Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tes itu juga berlaku untuk calon pegawai negeri sipil reguler.
“Ada yang lulus dan ada yang tidak,” imbuhnya.
Terkait Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu menegaskan perlunya upaya terus-menerus untuk membumikan dan menguatkannya. Namun penguatan itu tidak perlu meniru era Orde Baru.
“Kita melihat sisi lain. Pada rezim Orde Baru, Pancasila sudah luar biasa membumi. Tapi saking membuminya ada hal-hal yang tidak tepat juga, karena semuanya dilihat dari satu sudut pandang,” katanya.
Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu menambahkan, pemerintah Era Reformasi mengupayakan Pancasila dipahami secara utuh oleh masyarakat, terutama generasi milenial.
“Sekarang BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sedang merumuskan program-program strategis yang akan disosialisasikan ke seluruh lapisan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten-kota,” tegas Aminurokhman.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
