Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Dewan Energi Nasional (DEN) serius memperhatikan ketahanan energi nasional. Upaya ini penting untuk mencegah krisis energi yang berujung pada turbulensi ekonomi dan sosial masyarakat.
Mulyanto berharap DEN mampu mensinergikan kepentingan semua pihak dalam menyusun rancangan besar (grand design) ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Karena menurutnya, dengan kewenangan yang dimiliki, seharusnya DEN dapat menggerakan seluruh stake holder terkait sektor energi untuk bersama-sama menyusun rencana ketahanan energi nasional tersebut.
“Yang saya pahami DEN ini lembaga yang luar biasa, karena langsung dipimpin oleh Presiden dan Anggotanya terdiri dari 7 menteri lintas sektor. Tentu sangat powerfull,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6).
Dia juga menyampaikan bahwa harapannya terhadap DEN sangat tinggi. Karena kebijakan yang dihasilkannya bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) terhadap pelaku di bidang energi secara nasional.
Di samping itu, Mulyanto mengaku khawatir atas ketahanan energi nasional saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini.
“Saya tidak yakin dengan ketahanan energi kita. Hari ini apalagi. Baru terjadi kebakaran kilang di Kalimantan, kemudian terjadi kebakaran kilang di Balongan. Beberapa hari yang lalu juga terjadi lagi peristiwa kebakaran kilang minyak di Cilacap,” ungkapnya.
Peristiwa tersebut menurut Mulyanto bisa berulang pada kilang-kilang lain yang punya cadangan besar. Dan kalau itu dibiarkan, maka dapat mengancam ketahanan energi nasional.
“Untuk itu DEN perlu segera membuat kebijakan terkait ketahanan cadangan energi nasional ini. Jangan sampai masalahnya membesar baru dipikirkan,” tukasnya.
Mulyanto menyayangkan kebijakan cadangan penyangga energi nasional ini lambat disiapkan.
“Saya baca dari paparan DEN cadangan penyangga energi nasional ini baru akan diusulkan dalam bentuk Perpres. Karenanya saya minta kepada DEN, sebagai lembaga multi sektor energi, yang mewakili konsumen, mewakili lingkungan dan mewakili akademisi, betul-betul dapat merumuskan kebijakan ini dengan baik, sehingga dapat diimplementasikan untuk menguatkan ketahanan energi nasional. Di samping itu, dalam tataran praktek, Pertamina harus mengaudit pelaksanaan SOP atas perawatan kilang-kilangnya”, tutup Mulyanto.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
