Oleh : DOVI EKA WIRANATA
Konsep pembangunan masyarakat berkemajuan hakikatnya merupakan suatu proses memerdekan secara menyeluruh aspek-aspek sosial untuk menunjang kehidupan masyarakat yang siap secara mental dalam melakukan transisi kebiasaan konvensional. Tercatat dalam sejarah Jong Java (1918), Jong Sumateranen Bond (1918), Jong Ambon (1929) (dll) adalah beberapa organisasi kepemudaan yang berjuang melawan penjajahan sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan saat ini. Tapi tidak sampai disitu, bahwa Kelompok-Kelompok yang terorganisir seperti ini masih tetap kita butuhkan dalam mengawal proses pemerintahan bangsa sendiri sebagai fungsi kontrol yang tidak kalah penting dari perjuangan era-kolonial saat itu.
Berbagai ide pembangunan sosial yang sejalan dengan perkembangan zaman telah mulai disiapkan. Sebagai bagian dari bingkai kemajemukan Indonesia, kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat adalah sebuah keniscayaan yang patut kita syukuri. Betapa tidak, wadah-wadah sosial yang menjamur dan mendelegasikan dirinya sebagai bagian dari cita-cita bersama masyarakat dijamin oleh undang-undang dan begitu mudah mendapatkan pengakuan legal bersyarat. Artinya Negara menyadari bahwa untuk bertahan pada arus persaingan pembangunan secara global harus dimulai dari sendi-sendi yang kuat diberbagai lini dan aspek sosial. Diantaranya adalah mendesak percepatan pembangunan manusia yang mempuni dalam menghadapi arus modernisasi.
Menjamurnya kelompok-kelompok kecil yang melabeli dirinya sebagai organisasi-organisasi partisipan masyarakat merupakan bagian dari kekuatan baru politik dalam negeri. Konsep matang akan bertahan sementara yang berorientasi pada kepentingan sesaat akan timbul lalu tenggelam.
Konsistensi secara ide dan prinsip menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam tolok ukur kekuatan sebuah organisasi masyarakat partisipan. Kemampuan bertahan dalam proses dinamika politik menjadi penting untuk memastikan bahwa kelompok tersebut tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang kaku.
