Jakarta, Oerban.com – Pemerintah Resmi membuka jalur mandiri program Vaksinasi, yang diperuntukan kepada para pekerja, keluarga pekerja, dan individu lain terkait dengan keluarga yang seluruh biayanya didanai oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Penjelasan lebih lengkap tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang program vaksinasi mandiri atau yang disebut vaksinasi gotong royong.
Mengkritisi langkah tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan jika secara prinsip, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.
Dia juga menilai jika langkah pemerintah memutuskan program vaksinasi terlalu cepat, dapat terlihat dari banyaknya kendala dalam hal penerapan sejauh ini.
“Dari mulai proses produksi vaksin Covid-19, mekanisme distribusi sampai penyuntikan. PT Bio Farma pun masih kesulitan dalam mengolah bakan baku vaksin menjadi vaksin jadi,” Katanya dalam akun twitter pribadi pada Rabu (3/3).
Mardani juga mengatakan jika dari segi produksinya saja lambat, maka distribusi ke daerah akan terhambat, padahal masyarakat tengah menunggu untuk bisa melakukan vaksinasi.
Selain itu, dengan rasio vaksinasi yang baru di angka seratus ribu per hari, Mardani mempertanyakan seberapa rampung target vaksinasi satu tahun yang dinginkan presiden Jokowi.
“Target 182 juta penerima, lalu dikali 2 kali dosis untuk 2 kali penyuntikan. Berarti ada 1 juta orang yang harus disuntik per harinya. Jika 100rb per hari, baru 10 tahun program vaksinasi ini selesai. Sebuah program massal memang memiliki tantangan besar, yakni akurasi data yang mesti dikawal bersama,” Jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan jika istilah vaksin gotong royong sepertinya mesti diluruskan. Konsep gotong royong perlu diartikan dalam kemitraan dari pemerintah dengan swasta untuk kepentingan seluruh masyarakat. Contoh, swasta membantu melakukan vaksinasi dengan menggunakan semua layanan masyarakat.
“Artinya, semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semua harus dilayani karena semua masyarakat Indonesia,” Tegas Mardani.
Terakhir, Mardani meminta agar pemerintah juga harus memastikan tidak ada korupsi vaksin., untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan info secara rinci terkait pihak lain yang terlibat dalam pengadaan vaksin beserta realisasi anggarannya.
“Infokan secara berkala dan dapat dipantau agar publik bisa ikut terlibat mengawasi penggunaan dan pengadaan anggaran Covid-19,” Tutupnya.
