Naypyidaw, Oerban.com – Sejumlah orang di Myanmar mengutuk perintah yang menentang demonstrasi protes terhadap pengambilalihan militer yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Demonstrasi besar-besaran diadakan di kota-kota besar Yangon, Mandalay dan ibu kotanya, Naypyitaw, serta di daerah-daerah terpencil yang didominasi oleh etnis minoritas.
Pengunjuk rasa di Yangon kembali berunjuk rasa di luar kedutaan besar China dan AS. Mereka menuduh Beijing menopang rezim militer dan memuji tindakan Washington yang memberikan sanksi kepada militer.
“Gerakan perlawanan sipil dan demonstrasi menunjukkan bahwa rakyat Myanmar menginginkan demokrasi. Kami mendukung mereka,” kata pernyataan hari Sabtu di akun Twitter Kedutaan Besar AS.
Pengunjuk rasa lainnya membawa tanda-tanda yang mendesak orang untuk memboikot bisnis yang terkait dengan militer.
Pegawai negeri sipil sangat aktif dalam protes Myanmar , dan unggahan media sosial pada hari Minggu menunjukkan bahwa pekerja kereta api negara telah bergabung dengan mereka, dengan beberapa klaim yang belum dikonfirmasi bahwa mereka telah melakukan pemogokan.
Militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, menahan Suu Kyi dan anggota pemerintah dan mencegah anggota parlemen yang baru terpilih dari membuka sesi baru parlemen.
Junta, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan mereka dipaksa turun tangan karena pemerintah gagal menyelidiki dengan benar tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi secara telak. Komisi pemilihan negara bagian membantah anggapan itu, dengan mengatakan tidak ada bukti yang mendukungnya.
Demonstrasi jalanan selama delapan hari diperkirakan telah menarik ratusan ribu orang turun ke jalan meskipun ada ancaman hukuman enam bulan penjara karena melanggar perintah yang melarang pertemuan lima orang atau lebih. Perintah yang sama memberlakukan jam malam 8 malam sampai 4 pagi.
Para pengunjuk rasa juga mengkhawatirkan keselamatan pribadi mereka, karena polisi telah menggunakan peluru karet untuk mencoba membubarkan beberapa demonstrasi. Seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak di kepala dengan apa yang dikatakan para ahli sebagai amunisi hidup pada sebuah protes di Naypyitaw sedang menjalani bantuan hidup di rumah sakit dan diperkirakan tidak akan pulih.
Penghormatan kepada wanita itu diadakan Minggu oleh pengunjuk rasa di Yangon dan Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.
Keprihatinan publik juga meningkat atas banyaknya tuduhan manipulasi militer terhadap penjahat yang dibebaskan dari penjara untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan kepanikan.
Pemerintah pekan lalu mengumumkan amnesti yang membebaskan lebih dari 23.000 narapidana. Ada banyak klaim di media sosial bahwa sebagian telah direkrut oleh aparat untuk melakukan aktivitas kekerasan pada malam hari di kawasan pemukiman untuk menebar kepanikan, terutama dengan melakukan pembakaran. Beberapa daerah telah membentuk kelompok penjaga lingkungan mereka sendiri sebagai tanggapan.
Kebenaran dugaan tentang preman yang diarahkan pemerintah sulit untuk diverifikasi, bahkan dengan video yang mengklaim menampilkan aktivitas mereka. Ada preseden sejarah, ketika militer membebaskan narapidana untuk melakukan kekerasan dan menyebabkan kekacauan pada tahun 1988 selama pemberontakan rakyat yang gagal melawan kediktatoran militer.
Sudah ada protes pada penggerebekan malam hari selama periode jam malam di mana personel keamanan berusaha menangkap orang-orang dari rumah mereka.
Dalam beberapa kasus, tetangga dan orang lain bergegas ke tempat kejadian sedemikian rupa sehingga pasukan keamanan mengabaikan upaya mereka untuk mengejar target mereka. Video penggerebekan semacam itu diposting secara luas di media sosial.
Tahanan termasuk pemimpin politik, pejabat pemerintah, pegawai negeri, aktivis dan pemimpin mahasiswa. Personel medis dipilih karena komunitas mereka memprakarsai kampanye pembangkangan sipil melawan pengambilalihan militer dan tetap berada di barisan depan.
Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik mengatakan 384 orang telah ditahan sejak kudeta, dengan 360 orang masih ditahan. Suu Kyi masih dalam tahanan rumah, tetapi perintah penahanan yang menahannya dengan tuduhan ringan memiliki walkie-talkie impor yang tidak terdaftar akan berakhir hari Senin.
Disisi lain, kota Tokyo juga menjadi lokasi aksi protes terhadap kudeta di Myanmar pada Minggu (14/2) mereka banyak membawa foto pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dalam apa yang dikatakan penyelenggara sebagai pawai terbesar di Jepang hingga saat ini.
Lebih dari 4.000 orang mengambil bagian dalam protes tersebut, kata penyelenggara, mengalir melalui area perbelanjaan pusat kota Shibuya dan Omotesando dengan poster bertuliskan “Bantu kami selamatkan Myanmar” dan “Hentikan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.” Polisi Tokyo mengatakan mereka tidak dapat berkomentar tentang berapa banyak orang yang menghadiri acara tersebut.
Pawai itu dilakukan ketika puluhan ribu orang turun ke jalan pada hari Minggu dalam protes sembilan hari berturut-turut di Myanmar . Beberapa demonstrasi telah diadakan di Jepang sejak kudeta 1 Februari, terutama oleh penduduk Myanmar di Jepang.
Sementara penahanan pemimpin terpilih Suu Kyi saat ini akan berakhir pada hari Senin, kudeta telah dikecam oleh negara-negara Barat, dengan Amerika Serikat mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa. Sementara negara-negara lain juga mempertimbangkan tindakan, Jepang dan beberapa negara Asia lainnya tidak mungkin memutuskan hubungan mengingat kepentingan strategis Myanmar di kawasan itu.
“Ini sangat menyayat hati,” kata Thant Zaw Htun, 45, berasal dari Yangon dan sekarang menjadi karyawan di agen perekrutan, merujuk pada protes di Myanmar.
“Saya ingin kembali ke Myanmar untuk bergabung dengan mereka tetapi tidak bisa karena situasi (larangan bepergian karena pandemi virus corona). Sebaliknya, saya bergabung di sini hari ini untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan.”
Sementara beberapa membawa potret Suu Kyi, yang lain mengenakan masker wajah dan bahkan anting-anting yang bertuliskan gambar Suu Kyi. Sebagian besar tetap diam daripada meneriakkan slogan saat mereka berbaris dalam upaya mencegah penyebaran virus corona.
“Sebagai warga negara Myanmar, saya sama sekali tidak dapat menerima kudeta militer di Myanmar,” kata Thwe Thwe Tun, 27, yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi.
“Saya pikir semua orang Myanmar di Jepang memiliki pendapat yang sama.”
Sumber : Daily Sabah
